KPK Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Bansos Oleh Ahok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak serius dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sejauh ini, calon petahana di PIlkada DKI 2017 itu diduga kuat terlibat dugaan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, kasus suap proyek reklamasi Teluk Jakarta, dan penistaan agama.

Kali ini, Ahok didera isu penyelewengan dana bantuan sosial senilai lebih dari Rp 10 triliun. Jumlah itu akumulasi sejak dia mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai wakil gubernur DKI pada 2012.

"KPK dituntut bertindak lebih tegas dan aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus mantan Bupati Belitung Timur itu," kata pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (9/12).

Menurutnya, KPK harus bertindak lebih tegas dan aktif dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan Ahok selama ini. Hal itu bertujuan untuk menjaga nama baik KPK secara kelembagaan, dan tidak menambah kekecewaan publik atas lambannya penuntasan berbagai kasus Ahok.‎

"Agar KPK juga tidak dinilai telah melindungi Ahok," tegas Amir.

Mencuatnya dugaan peyelewengan dana bansos Pemprov DKI Jakarta oleh Ahok mencapai Rp 10 triliun pertama kali diungkap oleh Andi Arief yang merupakan mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, Ahok tidak jujur selama ini dengan memanfaatkan ketidaktahuan media massa, pendukung, serta warga ibu kota.

"Ahok sering bohong. Dia memanfaatkan ketidaktahuan media, pendukungnya dan rakyat. Dia menutupi fakta, itulah elektabilitasnya jatuh," beber Andi lewat jejaring sosial Twitter.

Dia juga menuding bahwa selama memimpin DKI Jakarta bersama Jokowi maupun Djarot Saiful Hidayat, Ahok sudah meraup lebih dari Rp 10 triliun dana bansos hanya dengan bermodal proposal. [wah]