Berita

Foto/Net

Bisnis

Mentan Dinilai Kurang Berdayakan Peternak Lokal

Harga Daging Sapi Tetap Mahal
SENIN, 05 DESEMBER 2016 | 09:01 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman diminta tanggap terhadap permasala­han peternak sapi. Selama ini, perlindungan dan perhatian terhadap mereka kurang mak­simal sehingga harga daging sapi masih tetap tinggi.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih mengeluhkan masih tingginya harga daging sapi di pasaran. Anehnya, kenaikan tersebut tidak dinikmati sepenuhnya oleh peternak sapi lokal.

Henry mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) harus merangkul peternak sapi lokal untuk memutus mata rantai perdagangan yang panjang. "Diperparah lagi, tak ada instrumen dari pemerintah yang berupaya menstabilkan harga daging sapi sehingga terkesan tetap dibiarkan tinggi di pasaran," kata Henry di Jakarta, kemarin.


Bila pun ada, menurut dia, pemerintah memberikan solusi yang bersifat sementara sehingga tidak mampu memutus mata rantai tengkulak harga pangan. Dia mencontohkan, harga cabai yang dipatok Rp 15 ribu/kg, melonjak hingga Rp 80 ribu/ kg. "Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Demi melawan para teng­kulak, kata Henry, seluruh pe­ternak daging mulai dari sapi, ayam, dan kerbau akan melaku­kan kongres untuk menentukan kebijakan harga yang selama ini bisa dinikmati petani. Sebab, kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementan tidak berpi­hak kepada petani rakyat.

Tak hanya itu, Henry mengatakan, seluruh petani yang tergabung dalam Holtikultura akan menggelar unjuk ra­sa besar-besaran menuntut Kementan melakukan perbai­kan kebijakan pangan yang terus melambung tinggi akhir-akhir ini.

"Demo akan dilakukan 8 Desember di Kementan dan Istana Negara," katanya. Aksi tersebut terjadi, kata Henry, karena ada kegelisahan petani kentang yang harganya jatuh gara-gara pemerintah melaku­kan impor dari China.

"Pemerintah sebenarnya tidak mudah mengimpor untuk menyelesaikan mahalnya harga pangan," kritiknya. Di masa mendatang, Henry meminta Kementan untuk patuh kepada Nawacita yang selama ini di­gaungkan yaitu soal kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan bisa ter­jadi bila petani rakyat dikem­bangkan sedemikian rupa se­hingga memenuhi kebutuhan nasional. Sementara, impor di­batasi atau dihentikan. "Kalau memang impor dilakukan harus jelas instumennya," kata dia.

Soal daging sapi yang ma­hal, dia meminta pemerintah untuk tidak perlu melakukan impor, tapi biarkan saja agar tetap mahal. Masyarakat yang keberatan dengan harga daging bisa beralih membeli daging lain seperti ayam, bebek atau kerbau.

Langkah ini, kata dia, juga pernah dilakukan pemerintah China yang mendorong war­ganya untuk mengkonsumsi entok dan ayam. "Apalagi, perawatan sapi cukup sulit karena memerlukan lahan luas," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan kesedihan­nya jika mendengar laporan Indonesia masih melakukan im­por pangan. "Saya kalau dengar yang namanya impor pangan, itu sedih banget," kata presi­den di Jakarta, Rabu (30/11). Jokowi mengungkapkan be­berapa pangan yang harusnya bisa ditanam Indonesia, tapi masih diimpor, diantaranya buah, jagung, beras.

"Beras impor, tapi tahun ini tadi Pak Menteri Pertanian bil­ang sudah nggak impor, sudah. Jagung dulu masih impor 3,2 juta ton sekarang sudah turun anjlok 60 persen, bagus," kata Jokowi. ***

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya