. Kehadiran Jokowi dalam Aksi Bela Islam yang bertajuk "Doa Bersama dan Sholat Jum;at" di lapangan Monas Jumat lalu (2/12) merupakan kejutan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia, ketika sebelumnya Presiden Jokowi tidak berkenan bertemu dengan demonstran anti-penistaan agama yang dilakukan satu bulan lalu (4/11) di depan Istana Negara.
Namun di mata Direktur Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti), Fahmi Habsee, kehadiran Jokowi di Monas tersebut tidak dianggap sebagai sebuah kejutan melainkan sikap kenegarawanan seorang Jokowi yang memang melihat Islam di Indonesia tidak hanya sebagai agama saja tapi juga merupakan kekuatan sosial politik yang merupakan bagian dari kebhinekaan bangsa.
"Dalam beberapa diskusi dengan beliau, Jokowi memandang Islam di Indonesia dan Keindonesiaan sebagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Argumen beliau bahwa Islam di Indonesia tidak sekedar sebagai agama mayoritas tapi juga civilization yang mempengaruhi jalan sejarah dan budaya bangsa," kata Fahmi dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL pagi ini (Senin, 5/12)/.
Menurut Misi, begitu ia disapa, Jokowi memandang Islam telah berakulturasi dalam proses budaya bangsa. Masyarakat yang sejak hamil, nujuh bulanan, kelahiran aqiqah, pernikahan, syukuran bahkan hingga kematian telah menempatkan Islam sebagai rujukan dalam proses itu semua. Sehingga ajaran Islam sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat sejak datangnya Wali Songo ditanah Jawa.
Dengan demikian, lanjutnya, tentu konstruksi berpikir Jokowi memandang kerja keras dalam memajukan bangsa dalam segala bidang saat ini untuk kepentingan bangsa, dan berhasil atau tidaknya akan dirasakan paling utama oleh umat Islam selaku 'pemegang saham mayoritas' republik, yang juga akan dirasakan oleh umat beragama lain yang hidup berdampingan di dalamnya.
"Jika bangsa ini makmur sejahtera, ekonomi menggeliat, daya beli meningkat, jaminan kesehatan dan pendidikan berjalan, maka umat Islam di Indonesia yang merasakan efeknya dan sebaliknya bila bangsa ini hancur dan gagal maka umat Islam yang paling dirugikan," kata Fahmi.
Misi mengungkapkan bagaimana Jokowi melihat sejarah Bung Tomo saat menggelorakan perang dengan pekikan "Allahu akbar" berulang-ulang, bahwa saat itu bukan berarti Bung Tomo ingin mendirikan negara Islam, tapi Bung Tomo melihat bahwa membebaskan bangsa ini dari penjajahan Belanda beratus-ratus tahun pada hakekatnya juga membebaskan dan membela mayoritas umat Islam menuju kesejahteraan yang lebih baik. Hal yang sama ada dalam pikiran Jokowi ketiak memekikkan "Allahu Akbar" d idepan jutaan jammah sholat Jum'at 212.
Jokowi, sambunh Fahmi, mencontoh keteladanan Nabi Muhammad dalam bernegara walaupun Islam mayoritas saat itu, tapi tetap menjamin dan perlindungan untuk agama-agama yang lain. Dan tentu sebagai Presiden juga wajib mengikuti apa yang juga disepakati
founding fathers, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan menjalankan UUD 1945.
"Bagaimana mungkin Jokowi mengabaikan umat Islam ? Toh, Ibu beliau dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas tahajud dan puasanya, juga adik-adik beliau berhijab semua. Jangan ragukan komitmen Jokowi terhadap umat Islam. Saya melihat pemikiran disampaikan Habib Riziq di Monas dan pemikiran Jokowi tentang memajukan bangsa ini adalah tujuan dan hakekat yang sama untuk menjaga dan memajukan NKRI dengan rasa yang berbeda. Keindonesiaan dan Islam disini satu sisi mata uang yang tidak perlu didikotomikan dan terus dipertentangkan," ujar Fahmi, yang menjadi lawan seteru "perang puisi" dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam pilpres 2014.
Ketika ditanyakan tentang kelanjutan hukum kasus Ahok yang dituntut para peserta aksi Bela Islam terhadap penutasan kasus Ahok, Ia menjelaskan sebagai resiko politik dan hukum Ahok sebagai pribadi yang tidak bisa disangkutpautkan dengan pihak lain.
"Saya pikir kecerobohan Ahok dalam berbagai video dia yang membahas agama baik tentang 'surga-neraka' dalam konsepsi Kristen di dalam rapat di Kantor Gubernur ataupun QS.Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu itu menjadi resiko pribadinya. Tidak ada satupun dibumi pertiwi yang bisa menjaga mulutnya Ahok," kata Misi.
"Jadi itu bukan cerminan sikap politik Jokowi ataupun PDI Perjuangan selaku pengusungnya yang mengedepankan nilai-nilai penghormatan agama-agama, apalagi digeneralisir dan dipolitisir isu SARA sebagai sikap dan pemahaman yang sama saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa.
Not fair. Kalau bahasa anak gaul ke Ahok itu kan IDL alisa
Itukan Derita Lo," demikian Fahmi.
[ysa]
