Berita

Jenderal Tito Karnavian/Net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Tito Karnavian: Jika Pada 2 Desember Ada Gerakan Di Luar Kesepakatan, Dipastikan Bukan GNPF-MUI

RABU, 30 NOVEMBER 2016 | 08:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pentolan demonstran Aksi Bela Islam III yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI (GNPF-MUI) akhirnya melunak dan bersepakat dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.
 
GNPF-MUI dan Polri menyepakati unjuk rasa Aksi Bela Islam III digelar di Monas pada pukul 08.00-13.00 WIB, bukan di Bundaran Hotel Indonesia dan Jalan Sudirman-Thamrin. "Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan hak masyarakat umum," ujar Jenderal Tito.

Apa saja bentuk kesepakatan Polri dengan GNPF-MUI dan apa konsekuensinya jika dilang­gar? Berikut penjelasan Jenderal Tito;


Kenapa memilih aksi di­lakukan di Monas?
Sebab kawasan Monas bisa menampung 600.000 sampai 700.000 orang.

Apakah kawasan Monas di­pastikan cukup untuk menampung seluruh massa yang hadir?
Jika ternyata jumlah pendemo melebihi kapasitas Monas, polisi menyiapkan Jalan Merdeka Selatan sebagai tempat untuk menampung kelebihan itu.

Aksinya rencana dilakukan sejak pagi. Agendanya me­mang apa saja?

Agenda aksinya hanya dzikir, tausiyah, dan doa keselamatan negeri dari jam 8 pagi sampai usai salat Jumat.

Setelah salat Jumat mereka sepakat langsung membubar­kan diri?
Iya. Kami sepakat, usai salat Jumat para pimpinan GNPF MUI akan menyapa di sepan­jang jalan, sekaligus melepas pengunjuk rasa pulang dengan tertib.

Kalau mereka tak mau bubar seperti yang sudah disepakati bagaimana?
Jika ada gerakan pada tang­gal 2 Desember 2016 di luar kesepakatan yang sudah dibuat antara GNPF-MUI dan Polri, maka gerakan tersebut dipasti­kan bukan bagian dari GNPF-MUI. Polri dipersilakan meng­gunakan hak dan kewenangan­nya mengambil tindakan yang diperlukan.

Rencananya berapa banyak personel yang akan diter­junkan?
Belum tahu. Soal itu masih harus dikoordinasikan. Yang pasti kami akan mengawal demonstra­si dengan dibantu oleh sejumlah pihak, yaitu TNI, Satpol PP, laskar dari ormas-ormas yang ada. Sebab GNPF MUI sepakat dengan kami, tentang perlunya dibentuk tim terpadu antara Satgas GNPF MUI dengan Polri untuk mengatur teknis pelaksanaan. Tim terpadu juga mengatur mengenai peserta aksi dari luar agama Islam. Pokoknya kami akan atur semuanya.

Ada imbauan bagi pendemo nanti?
Iya. Saya minta kepada warga yang melaksanakan kegiatan ini silakan lakukan kegiatan kea­gamaan dengan tertib. Semuanya adalah hubungan antara kita dengan Allah SWT. Jadi jangan sampai mengganggu masyarakat yang sedang beraktifitas, baik yang sedang di jalan atau di Jakarta. Kami pun akan menga­mankan semaksimal mungkin, bahkan kami juga akan ikut dalam dzikir itu juga.

Imbauan kepada warga bagaimana?
Pertama, saya meminta warga tidak perlu khawatir dengan aksi tersebut, karena kegiatan itu sudah dialihkan ke Monas. Monas memiliki daya tampung yang besar. Petugas keamanan juga akan menjaga, agar tidak ada pendemo yang berhenti di Bundaran HI, guna mencegah hal - hal yang tidak diinginkan.

Kedua saya ingatkan, tolong warga jangan ganggu kesucian kegiatan ini, misalnya dengan melakukan tindakan kriminal. Kemarin kami sinyalir ada kelompok yang memanfaatkan aksi, dan sudah saya sampaikan. Semoga kali ini tidak ada lagi.

Kelompok mana yang anda maksud?
Kelompok tertentu yang ber­niat melakukan teror dan makar, seperti yang sudah kami tang­kap. Mereka sudah siapkan bom di Majalengka.

Bukankah yang diduga akan melakukan aksi makar adalah para pendemo itu sendiri?
Saya tidak pernah menyebutkan teman-teman yang bergabung dalam kegiatan 4 November akan melakukan aksi makar, dan teman-teman GNPF sangat pa­ham dengan yang saya maksud.

Apa harapan Polri terhadap aksi 2 Desember nanti?

Dengan upaya hukum ini, di tanggal 2 Desember nanti mudah-mudahan kita jaga jangan sampai ada pihak ketiga yang akan meng­ganggu kegiatan ini. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya