Berita

Jenderal Tito Karnavian/Net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Tito Karnavian: Jika Pada 2 Desember Ada Gerakan Di Luar Kesepakatan, Dipastikan Bukan GNPF-MUI

RABU, 30 NOVEMBER 2016 | 08:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pentolan demonstran Aksi Bela Islam III yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI (GNPF-MUI) akhirnya melunak dan bersepakat dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.
 
GNPF-MUI dan Polri menyepakati unjuk rasa Aksi Bela Islam III digelar di Monas pada pukul 08.00-13.00 WIB, bukan di Bundaran Hotel Indonesia dan Jalan Sudirman-Thamrin. "Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan hak masyarakat umum," ujar Jenderal Tito.

Apa saja bentuk kesepakatan Polri dengan GNPF-MUI dan apa konsekuensinya jika dilang­gar? Berikut penjelasan Jenderal Tito;


Kenapa memilih aksi di­lakukan di Monas?
Sebab kawasan Monas bisa menampung 600.000 sampai 700.000 orang.

Apakah kawasan Monas di­pastikan cukup untuk menampung seluruh massa yang hadir?
Jika ternyata jumlah pendemo melebihi kapasitas Monas, polisi menyiapkan Jalan Merdeka Selatan sebagai tempat untuk menampung kelebihan itu.

Aksinya rencana dilakukan sejak pagi. Agendanya me­mang apa saja?

Agenda aksinya hanya dzikir, tausiyah, dan doa keselamatan negeri dari jam 8 pagi sampai usai salat Jumat.

Setelah salat Jumat mereka sepakat langsung membubar­kan diri?
Iya. Kami sepakat, usai salat Jumat para pimpinan GNPF MUI akan menyapa di sepan­jang jalan, sekaligus melepas pengunjuk rasa pulang dengan tertib.

Kalau mereka tak mau bubar seperti yang sudah disepakati bagaimana?
Jika ada gerakan pada tang­gal 2 Desember 2016 di luar kesepakatan yang sudah dibuat antara GNPF-MUI dan Polri, maka gerakan tersebut dipasti­kan bukan bagian dari GNPF-MUI. Polri dipersilakan meng­gunakan hak dan kewenangan­nya mengambil tindakan yang diperlukan.

Rencananya berapa banyak personel yang akan diter­junkan?
Belum tahu. Soal itu masih harus dikoordinasikan. Yang pasti kami akan mengawal demonstra­si dengan dibantu oleh sejumlah pihak, yaitu TNI, Satpol PP, laskar dari ormas-ormas yang ada. Sebab GNPF MUI sepakat dengan kami, tentang perlunya dibentuk tim terpadu antara Satgas GNPF MUI dengan Polri untuk mengatur teknis pelaksanaan. Tim terpadu juga mengatur mengenai peserta aksi dari luar agama Islam. Pokoknya kami akan atur semuanya.

Ada imbauan bagi pendemo nanti?
Iya. Saya minta kepada warga yang melaksanakan kegiatan ini silakan lakukan kegiatan kea­gamaan dengan tertib. Semuanya adalah hubungan antara kita dengan Allah SWT. Jadi jangan sampai mengganggu masyarakat yang sedang beraktifitas, baik yang sedang di jalan atau di Jakarta. Kami pun akan menga­mankan semaksimal mungkin, bahkan kami juga akan ikut dalam dzikir itu juga.

Imbauan kepada warga bagaimana?
Pertama, saya meminta warga tidak perlu khawatir dengan aksi tersebut, karena kegiatan itu sudah dialihkan ke Monas. Monas memiliki daya tampung yang besar. Petugas keamanan juga akan menjaga, agar tidak ada pendemo yang berhenti di Bundaran HI, guna mencegah hal - hal yang tidak diinginkan.

Kedua saya ingatkan, tolong warga jangan ganggu kesucian kegiatan ini, misalnya dengan melakukan tindakan kriminal. Kemarin kami sinyalir ada kelompok yang memanfaatkan aksi, dan sudah saya sampaikan. Semoga kali ini tidak ada lagi.

Kelompok mana yang anda maksud?
Kelompok tertentu yang ber­niat melakukan teror dan makar, seperti yang sudah kami tang­kap. Mereka sudah siapkan bom di Majalengka.

Bukankah yang diduga akan melakukan aksi makar adalah para pendemo itu sendiri?
Saya tidak pernah menyebutkan teman-teman yang bergabung dalam kegiatan 4 November akan melakukan aksi makar, dan teman-teman GNPF sangat pa­ham dengan yang saya maksud.

Apa harapan Polri terhadap aksi 2 Desember nanti?

Dengan upaya hukum ini, di tanggal 2 Desember nanti mudah-mudahan kita jaga jangan sampai ada pihak ketiga yang akan meng­ganggu kegiatan ini. ***

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya