Tak ada aksi damai massa dalam jumlah besar, kemarin. Namun, gedung MPR/DPR yang disebut-sebut menjadi titik kumpul massa, pengamanannya tetap ditingkatkan.
Persiapan pengamanan dimulai pagi hari. Para personel gabungan kepolisian dan TNI, melakukan apel pagi di halaman gedung wakil rakyat tersebut.
Sejumlah petugas keamanan tampak melakukan pemeriksaan kartu identitas kepada warga di pintu masuk. Pemeriksaan juga dilakukan bagi pengguna kendaraan roda empat dan kenÂdaraan roda dua.
Dua unit kendaraan yang berisikawat berduri juga disiagakan untuk pengamanan. Ratusan personel pasukan pamdal tamÂpak melakukan apel seperti biasanya.
Sejumlah kendaraan taktis turut disiagakan. Tak kurang, tiga kendaraan
water cannon diparkir persis di sisi gerbang Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto. Selain itu, tampak pula deretan mobil komando, mobil dinas pengamanan objek vital (pamobvit) berwarna oranye, dan puluhan motor trail.
Hingga lewat tengah hari, tak tampak kerumunan massa yang akan menggelar penyampaian pendapat. Namun, ratusan perÂsonel tetap bersiaga di dekat pintu gerbang. Sejumlah tenda juga dipasang di sekitar kawasan tersebut.
Di depan, petugas memasang tenda di sebelah kiri pintu masuk, di belakang pos pamobvit MPR/DPR. Sedangkan puluhan tenda lainnya dipasang di sebelah kanan, dekat dengan tembok batas Gedung MPR/DPR dengan Kementerian Kehutanan.
Sekitar pukul 16.30, ratusan personel kepolisian berangsung meninggalkan kawasan Gedung MPR/DPR. Sedangkan sisa personel yang masih berada di kawasan tersebut tetap berÂsiaga di tenda-tenda yang telah disediakan.
Untuk mengisi waktu, seÂjumlah personel Brimob Polri melakukan olahraga bersama. Salah satunya yakni sepakbola. Dua tim saling beradu satu sama lain sambil melepas tawa di lapangan sepakbola mini yang berada di sebelah kanan pintu masuk gedung tersebut.
"
Refreshing mas, sekalian olahraga cari keringat," kata seorang personel yang menolak disebut namanya.
Pengamanan juga tampak di pintu masuk bagian belakang gedung tersebut. Sejumlah perÂsonel keamanan dan pamdal MPR/DPR memeriksa secara teliti tiap kendaraan yang akan memasuki gedung tersebut.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono sebelÂumnya menegaskan, kepolisian tidak menerima pemberitahuan mengenai rencana aksi kemarin. Awi hanya memaparkan 15 renÂcana kegiatan yang akan digelar di Jakarta Raya.
Di antara 15 kegiatan itu, tidak ada rencana kegiatan unjuk rasa di depan Gedung Parlemen. Meski begitu, personel kepoliÂsian tetap dikerahkan untuk berjaga-jaga.
Hal senada disampaikanSekretaris Jenderal DPR Winatuningtyastiti. "Saya belum tahu, karena belum terima surat izinÂnya sampai hari ini," katanya.
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengatakan, pengamanan yang dilakukan pihaknya memang untuk mengantisipasi rencana unjuk rasa 25 November. "Kita antisipasi saja," kata Suntana di Gedung MPR/DPR, kemarin.
Suntana menjelaskan, pihaknya tetap menyiagakan personelÂnya. Meskipun tidak dapat dipastikan ada pergerakan massa yang datang untuk berunjuk rasa.
Sebagai antisipasi pengamanan, sebanyak 1.288 personel gabungan TNI dan Polri disiagaÂkan. Rincian personel keamanan terpampang di Pos Pengamanan Objek Vital Gedung MPR/DPR. Beberapa satuan yang kemarin menjaga gedung tempat wakil rakyat berkantor ini, terdiri dari Tombak 30 personel, Intel 12 personel, Satuan Kriminal Umum (Krimum) 10 personel, Propam 4 personel.
Kemudian, pengamanan dari Polres Jakarta Pusat 30 persÂonel, Brimob Polda Jawa Timur 400 personel, Brimob Polda Sumatera Selatan 300 personel, Brimob Polda Jawa Tengah 430 personel, Arhanud TNI AD 30 personel, Marinir TNI AL 42 personel.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meyakini, pengamanan Gedung DPRdan MPR untuk menghadapi demonstrasi sudah kuat. Hal itu, kata Agus, terlihat dari aparat kepolisian dan TNI yang sudah berjaga sejak 18 November 2016.
"Kita lihat pengamanan sudah cukup kuat kan," kata Agus.
Dia menambahkan, tidak bisa melarang pihak yang melakukan demonstrasi di depan Kompleks Parlemen. Dia mengatakan, akan memfasilitasi agar demo berjalan lancar.
"Kalau kita melihat di sosmed cukup banyak yang akan datang. Kami tidak bisa melarang unjuk rasa, fasilitasi agar unjuk rasa berlansung lancar," ujarnya.
Selain itu, Agus menambahÂkan, demonstrasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi. Dia menyerahÂkan kepada penegak hukum jika memang terbukti ada pelanggaÂran saat demo berlangsung.
"TNI-Polri menjaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Manakala ada yang melanggar hukum, aparat penegak hukum bergerak," tutupnya.
Latar Belakang
GNPF-MUI Akan Gelar Unjuk Rasa 2 Desember, Bukan 25 November
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, pihaknya akan menjaga rencana aksi pada 25 November 2016. Pasalnya, aksi tersebut berpotensi beruÂjung pada upaya penggulingan pemerintahan.
Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut yang akan menduduki Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.
"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingÂkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito.
Bekas Kapolda Metro Jaya itu menambahkan, menguasai geÂdung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum. Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai Gedung DPR. "Bila ada upaya-upaya seperti itu, kita akan lakukan upaya pencegahan denganmemperkuat gedung DPR/ MPR," tandas Tito.
Rencana aksi unjuk rasa terseÂbut masih terkait proses hukum terhadap Gubernur Jakarta (nonÂaktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disangka menistaagama. Tito menegaskan, proses hukum terhadap Ahok tetap berjalan di Bareskrim Polri. Dengan demikian, tak perlu lagi dilakukan aksi unjuk rasa.
Jika tetap dilakukan, maka patut dicurigai bahwa aksi tersebut tak lagi murni untuk penegakan hukum. "Kita sudah dapat info, ini bukan masalah proses hukum lagi. Tapi ada upaya agenda politik lain, di antaranya upaya makar," tegas Tito.
Terpisah, Gerakan Nasional Pengawal Fatma Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menÂegaskan, pihaknya tidak pernah merencanakan maupun berparÂtisipasi pada agenda aksi 25 November. GNPF-MUI hanya akan menggelar Aksi Bela Islam III yang dilakukan serentak pada Jumat, 2 Desember mendatang.
"GNPF MUI tidak pernah mengagendakan tanggal 25 November. Kalau ada aksi paÂda tanggal itu, berarti bukan massa GNPF MUI," tegas Novel Chaidir Hasan Bamukmin di Jakarta.
Novel menambahkan, GNPF MUI merencanakan aksi 2 Desember. Aksi ini, menurutnya, merupakan aksi superdamai. Atau dengan kata lain, tidak akan ada aksi makar. Kegiatannya, kata dia, istigasah, zikir, untuk kedamaian bangsa disambung dengan Maulid Nabi.
"Kami serukan kepada masyarakat, aksi GNPF MUI tetap dilaksanakan 2 Desember. Tidak adaperubahan apapun," tandasnya.
Sementara itu, Komisi III DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait potensi makar berdasarkan info intelijen dalam rencana aksi demonstrasi yang urung dilaksanakan.
"Siapa yang dimaksud intelijen tersebut," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Gedung MPR/DPR.
Dia berpandangan, kalau beÂnar ada laporan intelijen, maka sebaiknya dikaji terlebih dahulu secara matang, baru disampaiÂkan kepada publik.
"Karena hal seperti ini cenderungmembuat politik dan ekonomi kita panik. Akibat pernyataan itu, menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," ujarnya.
Makanya, ia meminta Polri membedakan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi hak masyarakat menyatakan pendaÂpat melalui demonstrasi, dan apa yang dimaksud makar. Soalnya, lanjut dia, demo dengan jumlah berapa pun tidak bisa dikategoÂrikan makar. ***
