. Kerjasama Indonesia dengan Pemerintah Belanda diharapkan dapat memperkuat pembangunan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, baik di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani,
saat menjadi pembicara kunci dalam forum seminar sesi pertama bertajuk
'Higher and Vocational Education' dan pada sesi kedua yaitu 'Achieving
Universal Health Coverage by Strengthening Primary Care', di Jakarta,
Rabu (23/11).
"Kerjasama ini dapat berupa penguatan kurikulum, penajaman program studi, pemantapan guru dan dosen serta pertukaran pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Di samping itu, kerjasama penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antar perguruan tinggi perlu juga digalakkan untuk memacu peningkatan inovasi teknologi," kata Puan.
Dalama seminar yang dihadiri Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek ini, Puan mengungkapkan, bahwa Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam menghadapi persaingan global. Salah satunya adalah melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sehingga berdaya saing, pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
Untuk itu, katanya, Presiden telah menginstruksikan agar jumlah dan mutu pendidikan vokasi di Indonesia terus ditingkatkan. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan menghasilkan lebih banyak calon tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan.
"Bidang yang menjadi prioritas revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di antaranya adalah Industri, Kemaritiman, Pariwisata, Pertanian, dan Industri Kreatif. Ditargetkan pada jangka pendek, seluruh lulusan dari program revitalisasi itu memiliki sertifikat kompetensi yang memudahkan mereka masuk ke dunia kerja," ungkap Puan.
Saat menjadi pembicara kunci dalam sesi kedua seminar yang mengambil thema tentang Jaminan Kesehatan, Menko PMK terlebih dulu memaparkan berbagai capaian Indonesia dalam membangun kesehatan rakyatnya. Puan menjelaskan bahwa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melakukan berbagai langkah dalam pembangunan kesehatan bagi Rakyat Indonesia, mulai dari penyempurnaan pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembenahan infrastruktur, penyiapan tenaga medis dan penyebarannya yang diusahakan merata, hingga yang terbaru berupa pencanangan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang coba memunculkan paradigma baru pembangunan kesehatan di mata masyarakat.
"Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, maka pembangunan kesehatan harus diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud," tuturnya.
Puan membeberkan, sejak tahun 2014 Indonesia telah melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peserta JKN BPJS Kesehatan telah mencapai 170,2 juta jiwa atau sekitar 66,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia dimana 92,4 juta jiwa atau 36,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia dibiayai oleh negara sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Investasi pemerintah dalam bidang kesehatan ditandai dengan alokasi dana sekitar 5 persen dari APBN yang dimulai sejak Tahun 2016 ini dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya preventif-promotif.
Untuk JKN ini, Menko PMK menyatakan, Indonesia dan Belanda memiliki sistem dan konsep Universal Health Coverage yang serupa. Setiap orang sakit harus mendapatkan perawatan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebelum di rujuk ke rumah sakit.
"Untuk itu upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat paradigma pembangunan kesehatan dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif," demikian Puan.
[ysa]
