Berita

Rachmawati Soekarnoputri (kiri)/RMOL

Politik

Protes Keras Pernyataan Kapolri, Rachma: Aksi 212 Untuk Kembali Ke UUD 1945, Bukan Makar

SELASA, 22 NOVEMBER 2016 | 10:28 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Rachmawati Soekarnoputri memprotes keras tuduhan pemerintah bahwa aksi yang akan dilakukan pada 2 Desember adalah gerakan makar untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

"Tuduhan-tuduhan itu sudah kelewatan dan membabi buta, memperlihatkan keinginan mengadu domba sesama anak bangsa," ujar Rachma dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/11).

"Saya menentang dan memprotes keras apabia dikatakan demo 212 adalah upaya makar," tegas Rachma.


Rachma menjelaskan bahwa kelompok Muslim ingin menggelar shalat Jumat kubro pada tanggal 2 Desember. Direncanakan shalat itu digelar dari Bundaran HI hingga ke gedung DPR RI. Kalau bisa terlaksana mungkin sekali jumlah yang ikut shalat mencapai angka jutaan.

Mengapa ke gedung DPR RI?

Menurut Rachma, karena ada aspirasi yang kuat untuk mengembalikan konstitusi ke naskah asli UUD 1945.

"Jadi ini bukan makar," ujarnya lagi.

"Kita sudah bergandengan tangan dengan kelompok Islam. Mereka juga sepakat kembali ke naskah asli UUD 1945. Ini kan bagus. Tidak ada keinginan membentuk negara Islam," jelasnya.

Menurut penilaian Rachma, pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai aksi makar justru membuat situasi akan semakin meruncing.

"Keinginan kembali ke naskah asli UUD 1945 adalah hak rakyat," sambung Rachma sekali lagi.

Dia juga mengatakan, bahwa pembicaraan mengenai kembali ke naskah asli UUD 1945 telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Dalam sebuah pertemuan, Ketua MPR RI Zukifli Hasan, menyambut baik keinginan dan mempersilakan aspirasi itu disampaikan.

"Kata beliau, pintu MPR RI terbuka untuk rakyat," sebut Rachma.

Kembali ke rencana kegiatan 212, Rachma menyarankan Kapolri untuk memfasilitasi. Secara teknis, hal itu bisa dilakukan dengan merekayasa arus lalulintas. [guh]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya