Berita

Rachmawati Soekarnoputri (kiri)/RMOL

Politik

Protes Keras Pernyataan Kapolri, Rachma: Aksi 212 Untuk Kembali Ke UUD 1945, Bukan Makar

SELASA, 22 NOVEMBER 2016 | 10:28 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Rachmawati Soekarnoputri memprotes keras tuduhan pemerintah bahwa aksi yang akan dilakukan pada 2 Desember adalah gerakan makar untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

"Tuduhan-tuduhan itu sudah kelewatan dan membabi buta, memperlihatkan keinginan mengadu domba sesama anak bangsa," ujar Rachma dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/11).

"Saya menentang dan memprotes keras apabia dikatakan demo 212 adalah upaya makar," tegas Rachma.


Rachma menjelaskan bahwa kelompok Muslim ingin menggelar shalat Jumat kubro pada tanggal 2 Desember. Direncanakan shalat itu digelar dari Bundaran HI hingga ke gedung DPR RI. Kalau bisa terlaksana mungkin sekali jumlah yang ikut shalat mencapai angka jutaan.

Mengapa ke gedung DPR RI?

Menurut Rachma, karena ada aspirasi yang kuat untuk mengembalikan konstitusi ke naskah asli UUD 1945.

"Jadi ini bukan makar," ujarnya lagi.

"Kita sudah bergandengan tangan dengan kelompok Islam. Mereka juga sepakat kembali ke naskah asli UUD 1945. Ini kan bagus. Tidak ada keinginan membentuk negara Islam," jelasnya.

Menurut penilaian Rachma, pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai aksi makar justru membuat situasi akan semakin meruncing.

"Keinginan kembali ke naskah asli UUD 1945 adalah hak rakyat," sambung Rachma sekali lagi.

Dia juga mengatakan, bahwa pembicaraan mengenai kembali ke naskah asli UUD 1945 telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Dalam sebuah pertemuan, Ketua MPR RI Zukifli Hasan, menyambut baik keinginan dan mempersilakan aspirasi itu disampaikan.

"Kata beliau, pintu MPR RI terbuka untuk rakyat," sebut Rachma.

Kembali ke rencana kegiatan 212, Rachma menyarankan Kapolri untuk memfasilitasi. Secara teknis, hal itu bisa dilakukan dengan merekayasa arus lalulintas. [guh]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya