Ditunjuknya bekas Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur PT FreeÂport Indonesia (PTFI) ternyata mendapat penolakan dari tokoh masyarakat Papua.
Kebijakan Jokowi mengakomodasi eks militer ke PTFI diyakini demi menarik loyalitas kalangan militer terhadap penguasa. Hal ini diungkap kata Ketua Umum Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Papua, Pdt Phil Erari.
"Saya memang belum terlalu kenal dengan beliau (Chappy Hakim, red), tapi sebagai akadeÂmisi yang paham kondisi sosial, ekonomi dan budaya di Papua, siapapun yang jadi Presiden Direktur Freeport, kalau tidak diberiÂkan kepada putra Papua, akan mendapat penolakan," ujarnya.
Phil menilai, penunjukkan presdir baru ini jelas tidak memÂperhatikan aspirasi masyarakat Papua. Apalagi sejak bergulirnya kasus
'Papa Minta Saham', masyarakat Papua sudah menghendaki agar putra Papua menjadi orang nomor satu di Perusahaan tambang raksasa Amerika Serikat ini.
Nama-nama yang layak pun sudah diserahkan ke Jokowi termasuk saat Dubes Amerika Serikat berkunjung ke Papua. "Jadi saya sebagai Ketua Umum Formasi sangat kecewa dengan pilihan ini," katanya.
Chappy yang dikonfirmasi tidak merespons telepon dan SMS yang dikirim Rakyat Merdeka.
Diketahui, Freeport McMoRan Copper & Gold Inc menunjuk bekas Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy Hakim menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
Phil meyakini, ditunjuknya Chappy Hakim sebagai Presdir Freeport tidak akan membawa perubahan signifikan atas beÂberadaan Freeport di Tanah Papua. Meski Chappy dari kabar yang diketahuinya termasuk salah satu figur yang cukup vokal terhadap penguasaan asÂing di Indonesia, namun beÂgitu masuk lingkaran kekuasaan Freeport, Phil yakin Chappy akan ikut kemauan Amerika.
"Amien Rais saja bungkam setelah jadi komisaris. Pokoknya, siapapun jadi presdir, akan bekerja di bawah kepentingan Amerika. Jadi lupakanlah. Kami dari tokoh agama juga memperÂtanyakan kenapa bukan orang Papua yang diprioritaskan," tambah dia.
Setali dengan Phil Erari, politisi Partai Demokrat asal Papua Willem Wandijk juga meÂnyayangkan penunjukan Chappy sebagai presdir. Dia pun meÂnilai janji-janji yang diberikan PTFI untuk menempatkan orang Papua sebagai presdir cuma janji manis.
Dijelaskannya, penentu keÂbijakan Presdir PT Freeport Indonesia berada pada dua pihak. Pertama pihak pemerintah Indonesia yang dalam hal ini memiliki saham 9,36 persen. Kedua, pihak Mc Moran yang memiliki saham 90,64 persen.
"Sehingga janji pihak manajeÂmen PTFI yang diberikan beÂberapa bulan lalu dengan menempatkan putra asli Papua masuk penjaringan sebagai nominator Presdir PTFI, hanya strategi mereÂdam gejolak di tanah Papua yang sedang mendorong kepemilikan saham bagi rakyat dan bangsa Papua," katanya.
"Itu kebijakan yang serupa alias kopi paste rezim Orba. Penunjukan ini juga mendeskripsikan kebijakan Jokowi yang tidak mempercayai rakyatÂnya sendiri di daerah untuk memimpin unit bisnis/korporasi yang dipandang strategis bagi pemerintah pusat sehingga serÂingkali disebut sebagai projek strategis nasional," sambung Willem.
Tokoh Papua yang juga poliÂtisi senior Partai Golkar, Yorrys Raweyai menjelaskan, Chappy merupakan orang yang tepat menduduki posisi vital di PT Freeport. "Presiden Direktur PT Freeport Indonesia ini dipilih untuk mewakili presiden, tentu dipilih yang terbaik mewakili negara, bukan mewakili Papua saja," katanya.
Ditegaskan Yorrys, masalah Freepor agak unik karena pabrik raksasa ini berdiri bukan dilatari perjanjian dagang tapi kompenÂsasi. Yorrys yakin tidak akan ada gejolak di Papua dengan ditunÂjuknya Chappy Hakim sebagai Presdir. "Jadi harus pahami politiknya, justru kalau yang dipilih orang Papua lebih ribut lagi karena di sana ada tujuh suku. Pilih salah satu orang dari suku tersebut akan lebih ribut lagi," katanya. ***
