Beda Dengan Mesir Dan Thailand, Masyarakat Indonesia Tak Mau Ada Kudeta

. Ada prasyarat menuju sebuah kudeta. Diantaranya, pertikaian tajam di antara elite politik yang menimbulkan deadlock. Kedua, masih kuatnya pandangan di tubuh militer bahwa ancaman datang dari dalam negeri, bukan dari luar.

Ketiga, tipe militer pretorian yang mengklaim sebagai penyelamat bangsa. Keempat, adanya dukungan luas dari masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Imparsial, Al A’raf, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Front Pembela Indonesia (FPI)-Bhinneka bertema "Membaca Tanda Sejarah, Menjaga Indonesia Bhinneka" di Cikini, Jakarta Pusat (Rabu, 16/11).

"Kudeta seperti di Thailand dan Mesir bisa terjadi karena didukung rakyat, di Indonesia sekarang masyarakat tidak ingin kegaduhan," kata Al A’raf.

Prasyarat kelima, sambungnya, adalah instabilitas politik akibat konflik dan kekerasan berkepanjangan.

"Indonesia harus belajar dari kasus Rwanda, ketika politisasi SARA berujung pada genosida, harus ada regulasi yang serius tentang ujaran kebencian (hate speech)," lanjut Al A’raf.

Penyampaian pendapat lewat aksi-aksi massa, kata dia, tentu sah-sah saja. Tetapi jangan sampai berujung pada kekerasan yang membuka ruang masuknya militer untuk mengambil alih kekuasaan.

"Sampai saat ini TNI/Polri telah melalui proses reformasi yang panjang, tidak ingin melakukan kudeta," ungkap Al A’raf, yang juga pengamat militer dan negara. [ysa]