Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

KPK Disuruh Usut Lagi Dugaan Korupsi Ibas dan Cikeas

RABU, 16 NOVEMBER 2016 | 20:12 WIB | LAPORAN:

Puluhan massa Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/11).

Mereka meminta lembaga antirasuah menelisik lagi kasus-kasus yang diduga melibatkan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga Cikeas.

"Mungkin dorongan mahasiswa dan pemuda kali ini sebagai agen of change bisa menggugah lembaga antirasuah di era kepemimpinan Jokowi-JK," kata Presidium Kamerad, Haris Pertama di lokasi.


Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin pernah menyebutkan ada uang hasil proyek alat kesehatan yang dimenangkan Permai Group yang diduga diserahkan kepada Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Haris juga meminta KPK untuk tidak diam dan bergerak menyelidiki "nyanyian" tersebut.
 
"Nama Ibas kembali disebut-sebut dalam setiap kesaksian Nazaruddin terkait kasus korupsi. Setelah Hambalang, ada SKK Migas kini kasus pengadaan alat kesehatan di rumah sakit khusus Universitas Udayana. Namun setelah beberapa kesaksian yang menyebut namanya, mengapa hingga kini KPK belum kunjung membuat gebrakan," tegasnya.

Kasus lain yang disinggung Haris adalah kasus mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Salah seorang saksi, yakni Sutan Bhatoegana bahkan mengaku pernah dilobi utusan Ibas terkait proyek di sebuah Hotel mewah dibilangan Jakarta Selatan.

"Kami juga menagih janji KPK untuk mengusut tuntas 34 proyek listrik yang mangkrak yang pengerjaannya dimulai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," sambungnya.

Dia juga berharap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak tinggal diam dan membantu untuk mempercepat kerja KPK.

"KPK harus bekerja cepat jangan disimpan begitu saja tanpa tindaklanjuti, seharusnya KPK jadi tangan pertama yang berani mencontohkan bahwa hukum tak pandang bulu, siapapun ia dan apapun jabatannya akan tetap ditindak jika ada bukti-bukti terkait," demikian Haris. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya