Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Cegah Radikalisme, Pancasila Dan Budi Pekerti Harus Masuk Kurikulum Pendidikan

RABU, 16 NOVEMBER 2016 | 08:30 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini sudah mendesak dilakukan program bina ideologi. Hal ini didasarkan pada kondisi memudarnya pemahaman rasa kebangsaan seperti hadirnya aksi-aksi radikal, fenomena Gafatar hingga aksi kekerasan yang sudah tahap meresahkan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, saat dialog di rapat kerja bersama dengan Forkompinda DIY (Selasa, 15/11). Rapat kerja dibuka oleh Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Laksana dan didampingi juga unsur pimpinan DPRD DIY, Nur Arif Hartanto.

"Skemanya kita memang harus berikan pemahaman yang baik soal pentingnya program bina ideologi ini. Utamanya guna berikan solusi penyelesaian atas masalah terorisme, radikalisme, pencegahan korupsi, separatisme hingga penyalahgunaan narkoba," kata Eko Suwanto.


Politisi muda PDI Perjuangan ini menegaskan DPRD DIY juga mendukung Polri dan kejaksaan serta TNI agar tanpa ragu, tegas dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan pertanahan nasional, khususnya di wilayah DIY.

"Dukungan agar Pancasila dan budi pekerti bisa masuk dalam kurikulum pendidikan baik sebagai sumber nilai maupun mata pelajaran secara tegas disampaikan," kata Eko.

Eko juga mengingatkan TNI dan Polri kondisi wilayah di sepanjang pesisir selatan dengan garis pantai sepanjang 118 kilometer. DIY dengan garis panjang pantai, juga slogan Among Tani Dagang Layar, memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Australia dengan dukungan peralatan dan personel yang memadai. [ysa]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Kumpulkan Ratusan Pengurus Kadin se-Indonesia di Istana

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:26

Larangan Dapur MBG Gunakan Barang Bersubsidi Sudah Tepat

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:25

Cegah Gagal Panen, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:03

Indonesia-Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis Berbasis Ekonomi Hijau

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:53

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dinilai Paling Siap, Palangka Raya jadi Percontohan Digitalisasi Perlinsos Berbasis IKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:33

Praperadilan Ketiga Roy Suryo, Ahli Perkuat Dalil Permohonan Ganti Rugi Rp206 Juta

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:32

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:27

Digitalisasi Perizinan Tutup Celah Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

IHSG Sesi I Menguat 29 Poin, Saham TINS DEWA dan BBCA Paling Memikat Investor

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

Selengkapnya