Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Cegah Radikalisme, Pancasila Dan Budi Pekerti Harus Masuk Kurikulum Pendidikan

RABU, 16 NOVEMBER 2016 | 08:30 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini sudah mendesak dilakukan program bina ideologi. Hal ini didasarkan pada kondisi memudarnya pemahaman rasa kebangsaan seperti hadirnya aksi-aksi radikal, fenomena Gafatar hingga aksi kekerasan yang sudah tahap meresahkan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, saat dialog di rapat kerja bersama dengan Forkompinda DIY (Selasa, 15/11). Rapat kerja dibuka oleh Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Laksana dan didampingi juga unsur pimpinan DPRD DIY, Nur Arif Hartanto.

"Skemanya kita memang harus berikan pemahaman yang baik soal pentingnya program bina ideologi ini. Utamanya guna berikan solusi penyelesaian atas masalah terorisme, radikalisme, pencegahan korupsi, separatisme hingga penyalahgunaan narkoba," kata Eko Suwanto.


Politisi muda PDI Perjuangan ini menegaskan DPRD DIY juga mendukung Polri dan kejaksaan serta TNI agar tanpa ragu, tegas dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan pertanahan nasional, khususnya di wilayah DIY.

"Dukungan agar Pancasila dan budi pekerti bisa masuk dalam kurikulum pendidikan baik sebagai sumber nilai maupun mata pelajaran secara tegas disampaikan," kata Eko.

Eko juga mengingatkan TNI dan Polri kondisi wilayah di sepanjang pesisir selatan dengan garis pantai sepanjang 118 kilometer. DIY dengan garis panjang pantai, juga slogan Among Tani Dagang Layar, memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Australia dengan dukungan peralatan dan personel yang memadai. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya