Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Cegah Radikalisme, Pancasila Dan Budi Pekerti Harus Masuk Kurikulum Pendidikan

RABU, 16 NOVEMBER 2016 | 08:30 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini sudah mendesak dilakukan program bina ideologi. Hal ini didasarkan pada kondisi memudarnya pemahaman rasa kebangsaan seperti hadirnya aksi-aksi radikal, fenomena Gafatar hingga aksi kekerasan yang sudah tahap meresahkan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, saat dialog di rapat kerja bersama dengan Forkompinda DIY (Selasa, 15/11). Rapat kerja dibuka oleh Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Laksana dan didampingi juga unsur pimpinan DPRD DIY, Nur Arif Hartanto.

"Skemanya kita memang harus berikan pemahaman yang baik soal pentingnya program bina ideologi ini. Utamanya guna berikan solusi penyelesaian atas masalah terorisme, radikalisme, pencegahan korupsi, separatisme hingga penyalahgunaan narkoba," kata Eko Suwanto.


Politisi muda PDI Perjuangan ini menegaskan DPRD DIY juga mendukung Polri dan kejaksaan serta TNI agar tanpa ragu, tegas dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan pertanahan nasional, khususnya di wilayah DIY.

"Dukungan agar Pancasila dan budi pekerti bisa masuk dalam kurikulum pendidikan baik sebagai sumber nilai maupun mata pelajaran secara tegas disampaikan," kata Eko.

Eko juga mengingatkan TNI dan Polri kondisi wilayah di sepanjang pesisir selatan dengan garis pantai sepanjang 118 kilometer. DIY dengan garis panjang pantai, juga slogan Among Tani Dagang Layar, memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Australia dengan dukungan peralatan dan personel yang memadai. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya