Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Cegah Radikalisme, Pancasila Dan Budi Pekerti Harus Masuk Kurikulum Pendidikan

RABU, 16 NOVEMBER 2016 | 08:30 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini sudah mendesak dilakukan program bina ideologi. Hal ini didasarkan pada kondisi memudarnya pemahaman rasa kebangsaan seperti hadirnya aksi-aksi radikal, fenomena Gafatar hingga aksi kekerasan yang sudah tahap meresahkan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, saat dialog di rapat kerja bersama dengan Forkompinda DIY (Selasa, 15/11). Rapat kerja dibuka oleh Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Laksana dan didampingi juga unsur pimpinan DPRD DIY, Nur Arif Hartanto.

"Skemanya kita memang harus berikan pemahaman yang baik soal pentingnya program bina ideologi ini. Utamanya guna berikan solusi penyelesaian atas masalah terorisme, radikalisme, pencegahan korupsi, separatisme hingga penyalahgunaan narkoba," kata Eko Suwanto.


Politisi muda PDI Perjuangan ini menegaskan DPRD DIY juga mendukung Polri dan kejaksaan serta TNI agar tanpa ragu, tegas dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan pertanahan nasional, khususnya di wilayah DIY.

"Dukungan agar Pancasila dan budi pekerti bisa masuk dalam kurikulum pendidikan baik sebagai sumber nilai maupun mata pelajaran secara tegas disampaikan," kata Eko.

Eko juga mengingatkan TNI dan Polri kondisi wilayah di sepanjang pesisir selatan dengan garis pantai sepanjang 118 kilometer. DIY dengan garis panjang pantai, juga slogan Among Tani Dagang Layar, memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Australia dengan dukungan peralatan dan personel yang memadai. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya