Berita

Komjen Suhardi Alius/Net

Wawancara

WAWANCARA

Komjen Suhardi Alius: Program Deradikalisasi Tidak Kebobolan

SELASA, 15 NOVEMBER 2016 | 09:36 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menanggapi insiden bom molotov di depan Gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur yang dilakukan oleh bekas narapidana terorisme asal Aceh, Kepala Ba­dan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius membantah program deradikalisasi yang dilakukan di lembaganya kebobolan. Berikut penuturan Komjen Suhardi Alius;

Singkatnya, seperti apa sih program deradikalisasi yang dilakukan BNPT di Lapas?
Kita memberikan pengetahuan agama, (pendekatan) psikologis dan lainnya untuk mereduksi tingkat radikal mereka.

Kok bisa jadi radikal lagi?

Kok bisa jadi radikal lagi?
Yang menjadi masalah ketika mereka keluar. Banyak juga yang berhasil. Ali Fauzi berhasil, semua berhasil, bahkan menjadi bagian dari kita untuk melakukan deradikalisasi. Tapi ada juga yang mereka itu ketika di luarnya kita nggak tahu mereka tersambung sama siapa. Bagaimana peneri­maan keluarganya.

Anda punya rekam jejak singkat pelaku bom Gereja di Samarinda itu?

Dia ditahannya kan di Jawa, orangnya orang Aceh, kemudian dia berangkat ke rumah kelu­arganya di Sulawesi Pare-pare. Sampai di sana ditolak, tidak diterima lagi (sama keluarga), karena nama dia sudah tercemar. Nggak tahu lagi kemana, carilah teman-temannya yang satu aliran. Akhirnya, di suruhlah ke sana, tapi radikal. Bergabunglah dia ke situ. Akhirnya hidupnya di sana juga nggak menentu, jadilah itu.

Sebenarnya dia berafiliasi ke jaringan teroris mana?
Ini dari JAD (Jamaah Anshorut Daulah), tadi kan baru ditangkap lagi nih lima orang.

Jadi program deradikalisasi di Lapas itu kebobolan?
Tidak kebobolan. Ini masalah yang keberlanjutan. Bagaimana kita ngawasi.

BNPT nggak ngikutin lagi setelah keluar Lapas?
Harusnya kita ikuti. Tapi seka­rang kan tidak mungkin, kemam­puan BNPTterbatas, makanya sekarang kita kemas dengan melibatkan seluruh kemente­rian, misalnya Kementerian Dalam Negeri. Seluruh struktur, seperti mulai dari Gubernur, Walikota, Bupati ikut men­gawasi. Perannya di situ, ikut bersama-sama kita memantau mereka. Tempat-tempat yang potensial kita masukin ke situ.

Memangnya berapa banyak tenaga BNPT saat ini?
Hanya berapa ratus orang. Bayangkan seluruh Indonesia, yang seperti tadi saya katakan ada 78 plus dua rutan (rumah tahanan) tersebar semuanya. Terus kemu­dian, bagaimana kita (awasi), misalnya saat keluar dari Lapas Lamongan, kemudian dia ke Aceh, Kalimantan, coba bayang­kan. Bukan pekerjaan mudah ini. Nah ini yang perlu kita pantau.

Memangnya, ada berapa banyak Napi terorisme yang sudah bebas?
Ada 600 lebih narapidana tero­ris, yang 400 lebih sudah keluar. Ada masih 217 kalau nggak salah, terhitung hari ini yang masih di dalam. Kalau di dalam jelas dia tidak bisa kemana-mana. Kita kasih program deradikalisasi. Tapi ketika keluar, ini yang jadi masalah be­sar kita. Kita mesti tahu tinggal dimana dia. Kalau dia berpindah-pindah, kita mesti ikutin dia.

Salah satunya terorisme asal Aceh ini?
Yang ini, orang Aceh pindah ke Samarinda, terus pindah lagi ke Pare-pare, terus pindah lagi ke­mana. Jadi ini makanya masalah sosial ketika dia keluar, nggak diterima sama lingkungannya. Terus apalagi yang dia pikirkan, selain minta perlindungan ke kelompok itu lagi, gitu lho. Nah khusus pelaku kasus di Samarinda ini, dia keluar (Lapas), kemudian tidak diterima keluarganya lagi. Bingung dia. Terus akhirnya ter­sambung dengan kelompok-kel­ompok radikal lagi. Ini tempatnya berpindah-pindah.

Ketika dalam kondisi seperti itu, dia sudah frustasi, dijauhi keluarganya, kemudian kembali bergabung dengan kelompok itu. Jadi potensi untuk mengulang lagi perbuatannya. Karena dia bergabung lagi dengan kelompok yang lama. Sama dengan narko­ba. Narkoba sudah direhabilitasi. Begitu keluat mau jadi orang baik, tahu-tahu masuk ke jaringan itu lagi. Terus jadi lagi.

Jadi apa jalan keluar untuk mengantisipasi hal seperti ini?
Nah yang seperti ini seka­rang sedang kita kemas, dengan melibatkan 17 kementerian. Jadi sekarang ketika keluar, sudah tahu kita dia tinggal dimana. Kemudian bagaimana keluarga dia, penerimaan lingkungan sama dia. Kalau dari lingkungan nolak semua, anaknya nolak. Atau mungkin anaknya ada, tapi dimarginalkan masyarakat. Kan itu memicu lagi. Akhirnya dia balik ke kelompok-kelompok lama dia lagi. Bergabung lagi. Nah ini, kon­tinyuitas kita sangat penting.

Contohnya seperti apa?
Contohnya, apa peranan Kementerian Sosial dengan strukturnya yang sampai ke daerah. Apa peranan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau sampai dia (teroris) punya anak. Juga Kementerian Agama. Jadi ada tindak lanjut kita meman­tau itu (bekas narapidana teroris).

Selain itu?
Kita harus sama-sama, se­muanya. Termasuk masyarakat juga menginformasikan, mem­berikan kepeduliannya juga, gitu. Ini orang mau diapain, apa diberikan kesempatan untuk memberdayakan hidupnya kem­bali, atau diselesaikan. Ini kan gawat maksudnya... he-he-he.

Dengan peristiwa ini, sejum­lah kalangan jadi pesimis pada program deradikalisasi?

Kita tidak boleh pesimis. Harus optimis. Karena masih banyak juga yang berhasil. Faktornya ya itu tadi, lingkungan sosialnya dimarginalkan.  ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya