Berita

Net

Hukum

Tuntut Ahok, Buruh Gelar Mogok Nasional 25 November

SELASA, 15 NOVEMBER 2016 | 01:07 WIB | LAPORAN:

Berbagai elemen buruh dan pekerja bakal mengelar aksi mogok nasional pada 25 November dan dilanjut 2 Desember mendatang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, pada 25 November nanti buruh akan bergabung dalam aksi lanjutan demonstrasi 4 November lalu. Menurutnya aksi yang bakal dilaksanakan di tanggal tersebut sama seperti aksi mogok nasional pada 2013 lalu.

"Kita terkonfirmasi siap, setidaknya hampir 20 provinsi terkonfirmasi siap dan akan ikut. Aksi ini bukan pertama kalinya dan permulaan, kita sudah tiga kali mogok nasional. Mogok nasional yang terbesar itu pada tahun 2013. Jadi kita sudah terlatih untuk mogok nasional," jelas Said dalam jumpa pers Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) di Jalan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta, Senin malam (14/11).


Menurutnya, alasan buruh ikut bergabung dalam demonstrasi besar 25 November mendatang lantaran melihat bahwa unjuk rasa 4 November lalu merupakan gerakan rakyat, dan bukan hanya berfokus pada aksi bela Islam saja. Sebab, buruh menilai, arogansi kekuasaan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikendalikan oleh pemodal.

"Kenapa demikian, dari awal buruh sudah teriak jangan ada penggusuran karena dalam penggusuran ini kita dengar ada uang. Berarti ini bukan pengusuran yang berdiri sendiri. Sekarang terbukti kan Kampung Akuarium itu jalur sutra untuk reklamasi," beber Said.

Dia menambahkan, arogansi kepemimpinan Ahok sangat berbahaya bagi kehidupan buruh di ibu kota. Sebab, arogansi kekuasaan yang ditunjukkan Ahok tidak tersentuh oleh hukum. Ke depan, para pemilik modal akan menggunakan Ahok untuk melenggangkan kebijakan yang merugikan buruh dan pekerja.

"Ini bagi buruh berbahaya untuk demokrasi. Nanti orang yang tidak bayar upah minimum tidak dipenjara, tidak bayar jaminan sosial tidak dipenjara. Arogansi kekuasaan, sikap buruh ada di situ. Kami resmi siap bergabung dengan resiko apapun," tegas Said. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya