Berita

Net

Hukum

Alim Ulama PPP Kutuk Bom Di Gereja Samarinda

SELASA, 15 NOVEMBER 2016 | 00:15 WIB | LAPORAN:

Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengutuk insiden pelemparan bom di gereja Oikoumene di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu kemarin (13/11).

Hal itu menjadi salah satu rekomendasi Munas Alim Ulama dan Rapimnas I PPP yang dibacakan Ketua Tim Perumus Rekomendasi Prof. HB. Tamam Achda sebelum penutupan oleh Ketua Umum PPP Romarhurmuziy, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (14/11).

"Tindakan yang mengakibatkan jatuhnya korban balita dan korban lainnya tidak dibenarkan oleh ajaran mana pun.  Dan semua pihak kami imbau untuk mewaspadai provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Tamam yang juga wakil ketum PPP.


Rekomendasi lain, PPP mendesak kepada pemerintahan Joko Widodo untuk memaksimalkan program pengentasan kemiskinan dan menjalankan program ekonomi kerakyatan. Dalam rangka mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Pasalnya setelah mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi.

"Kami merekomendasikan ke pemerintah untuk segera memaksimalkan program pengentasan kemiskinan dengan menjalankan program ekonomi kerakyatan," kata Tamam.

Selain data kemiskinan yang masih absurd, PPP juga mendesak pemerintah untuk menjalankan kewajiban yang berpihak kepada usaha-usaha ekonomi pribumi untuk kewujudkan keadilan sosial.

"Kami melihat masih tingginya ketimpangan sosial ekonomi yang dapat merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Tamam.

Tidak hanya itu, Munas Alim Ulama PPP juga mendorong lahirnya undang-undang tentang lembaga pendidikan keagamaan yang saat ini sudah ada di program legislasi nasional DPR RI.

Ditambahkan Tamam, keberadaan undang-undang tersebut dimaksud untuk meletakkan dasar pengaturan pendidikan agama agar dapat disetarakan dengan pendidikan umum di Indonesia. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya