SEJAK 9 November pagi hari, Pemerintah RI yang tadinya sudah siap kalau Hilary Rodham Clinton yang menang (karena sudah tahu track record-nya), nampaknya kini penuh tanda-tanya bagaimana berurusan dengan Presiden Donald Trump yang banyak teka-teki dan kejutan.
Yang pasti, siapapun Presidennya di Jakarta dan di Washington DC, hubungan dengan Amerika Serikat (AS) adalah salah satu hubungan bilateral terpenting bagi Indonesia. AS adalah satu-satunya superpower dunia, kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dengan kekuatan militer yang tidak tertandingi negara manapun.
Secara strategis, tujuan kita terhadap AS tetap tidak berubah, yaitu membuat AS pro-Indonesia. Presiden George W. Bush merupakan Presiden AS yang paling pro-Indonesia dibanding Presiden-Presiden sebelumnya. Ketika Presiden Barack Obama masuk Gedung Putih, ternyata ia bahkan lebih pro-Indonesia lagi dibanding pendahulunya. Kini, kita juga harus menjaga agar Presiden Trump akan melanjutkan sikap pro-Indonesia Bush dan Obama. Saya kira ini bukan suatu tantangan yang sulit. Karena sepanjang kampanye Trump, Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang membuatnya gundah, dan Trump belum pernah mengucapkan hal yang buruk mengenai Indonesia.
Mengantisipasi era Presiden Trump ke depan, apa yang perlu dilakukan Pemerintah Jokowi ? Pertama, Presiden Jokowi perlu secara langsung menghubungi Presiden terpilih Donald Trump per telepon untuk mengucapkan selamat. Ini sebaiknya dilakukan sebelum inaugurasi tanggal 20 Januari 2017 karena setelah itu Presiden Trump selama beberapa bulan, akan sibuk dengan urusan transisi dan mengisi ribuan jabatan dalam administrasinya. Pembicaraan per telepon pertama Jokowi-Trump walaupun sifatnya protokoler, namun perlu disisipkan beberapa pesan politik. Misalnya menyampaikan harapan agar AS dapat menjaga hubungan baik dengan dunia Islam, dan terus bekerja sama dengan ASEAN.
Perlu diingat, dalam beberapa bulan ke depan, akan ada masa dimana Pemerintah AS akan memasuki kondisi "autopilot". Dalam masa yang temporer ini, sambil menunggu Pemerintah Trump di Washington DC berfungsi penuh, Pemerintah Indonesia perlu terus menjaga kerja sama operasional yang erat dengan mesin birokrasi AS di berbagai bidang: perdagangan, bisnis, militer, energi, pendidikan, lingkungan hidup dan lainnya.
Kedua, Pemerintah Jokowi perlu mendapatkan penegasan komitmen Presiden Donald Trump terhadap Kemitraan Strategis RI - AS. Memang, Kemitraan ini sudah resmi hitam di atas putih. Namun, komitmen baru dari Presiden terpilih AS jelas akan memberikan bobot yang beda bagi Kemitraan tersebut. Sewaktu Barack Obama memenangkan pemilu AS tahun 2008, saya teringat dalam pembicaraan per telepon pertama beliau dengan Presiden SBY, Obama menyatakan bersedia membangun Kemitraan Komprehensif dengan Indonesia. Ucapan singkat Obama per telepon ini menjadi modal andalan bagi para diplomat kedua belah pihak untuk merealisir Kemitraan tersebut dalam beberapa bulan ke depan.
Ketiga, mengingat "risiko" Pemerintahan Trump relatif lebih tinggi ketimbang Hilary, Indonesia bukannya harus menjaga jarak dari AS. Namun, justru mendekatkan diri untuk dapat mempengaruhi adminstrasi Trump. Di sini, sebagai sesama mitra strategis, Indonesia jangan sungkan untuk bersikap kritis. Apabila Presiden Trump kelak membatasi pendatang Muslim masuk ke AS, Pemerintah Indonesia harus bersuara, bahkan jika perlu membawa masalah ini ke sidang Organsasi Konferensi Islam (OKI). Apabila ada kebijakan imigran Trump yang menyulitkan diaspora Indonesia, Indonesia juga harus bersikap. Apabila Presiden Trump membalikkan badan pada visi Palestina merdeka, Indonesia harus lantang memprotes.
Saya melihat dalam era Trump, politik bebas aktif Indonesia akan menghadapi ujian berat. Yakni, bagaimana secara sekaligus mengupayakan kedekatan, menjaga kemandirian dan meningkatkan kegesitan bermain dalam medan internasional yang nampaknya akan semakin diwarnai oleh persaingan dan ketidakpastian. Diplomasi Indonesia akan semakin membutuhkan kreativitas dan nyali. Dan kalau mau efektif menjadi pemain global, Presiden Jokowi perlu ikut aktif tampil berdiplomasi pada tingkat pemimpin (Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jin Ping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Narendra Modi, dan lain-lain) karena Menteri Luar Negeri (Menlu) biasanya sulit menembus level tertinggi.
Keempat, Indonesia harus gencar menggarap Kongres AS, yang mempunyai peran besar dalam hubungan internasional AS. Pasca pemilu 2016, kita menghadapi situasi langka dimana Presiden, House of Representatives (DPR) dan Senate (DPD) AS semuanya dikuasai Partai Republik, yang konon secara generik lebih simpatik terhadap Indonesia. Ini tidak berarti Indonesia harus habis-habisan menggarap Partai Republik -- Indonesia justru harus memperkuat hubungan bipartisan dengan Demokrat dan Republik. Kaukus Indonesia yang terbentuk sejak tahun 2012 di Kongres AS, perlu terus diperkuat dan diperluas keanggotaannya. Secara spesifik, KBRI Washington DC perlu membentuk tim beranggotakan 6 diplomat yang diberi tugas khusus menggarap 535 anggota Kongres dan stafnya.
Terakhir, kecuali ada urusan dalam negeri yang mendesak, Presiden Jokowi perlu menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) di Lima, Peru, akhir November. Mengapa? Selain karena KTT APEC merupakan pertemuan ekonomi kawasan Asia Pasifik terpenting, perhelatan di Lima merupakan kehadiran terakhir sekaligus perpisahan Presiden Obama. Peru adalah kesempatan baik bagi Presiden Jokowi untuk memberikan apresiasi terakhir kepada Presiden Obama sebelum lengser bulan Januari 2017. Kita semua tahu bahwa Presiden Obama sangat berandil sekali meningkatkan hubungan AS terhadap Indonesia. Dan mungkin tidak akan ada lagi Presiden AS yang mempunyai kaitan emosional dengan Indonesia seperti Obama.
Suka tidak suka, kita harus menerima kenyataan bahwa 4 tahun ke depan, superpower AS, dan dunia Barat, akan dipimpin Donald Trump, yang mungkin adalah Presiden AS yang paling tidak konvensional dalam sejarah. Jack Ma, mengomentari Trump, menyatakan bahwa sebelum ia menjadi CEO Ali Baba, ia juga leluasa berkicau yang aneh-aneh. Namun, setelah menjadi CEO, ia terpaksa berubah agar perusahaannya bisa sukses. Mudah-mudahan Presiden Trump akan lebih baik dari Capres Trump. Dan mudah-mudahan Kemitraan Strategis RI - AS bisa membuat kawasan lebih maju dan dunia lebih damai.
[***]
Penulis adalah Duta Besar RI untuk Amerika Serikat 2010 - 2013; pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).
