Berita

Politik

Aktor Politik Yang Mau Rusak Kebhinekaan Indonesia Tak Boleh Dibiarkan

MINGGU, 13 NOVEMBER 2016 | 02:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kebhinnekaan merupakan fakta sosio-antropologis yang membangun kebangsaan Indonesia. Kebhinekaan adalah sebuah khasanah yang tidak boleh dikurang-kurangkan atau dilebih-lebihkan untuk dan atas nama kepentingan apapun. Apalagi bila kepentingan itu berupa kepentingan politik sempit dan jangka pendek.

Namun, kini kita melihat sejumlah aktor politik yang telah dibutakan mata batinnya, sehingga tidak mampu melihat ancaman kehancuran bangsa jika membiarkan nafsu kekuasaannya itu benar-benar diwujudkan," kata Hendrik Dikson Sirait selaku ketua pelaksana dan salah satu inisiator Relawan NKRI.

Ribuan Relawan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat seluruh Indonesia, menegaskan Ikrar Kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dalam acara Deklarasi Kebangsaan di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (12/11).


Pada kesempatan yang sama, inisiator Relawan NKRI lainnya Mohammad Yamin mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan merawat kebhinnekaan yang telah terbangun baik selama ini. Republik Indonesia tidak boleh dibiarkan dikoyak-koyak oleh kelompok tertentu. Sebab jika dibiarkan kondisi demikian akan semakin menjauhkan semangat persaudaraan dan gotong-royong. Apalagi, semua pihak menyadari bahwa pembangunan bangsa membutuhkan semangat kebersamaan.

"Tidak boleh jatuh dalam kekakuan relasi kebangsaan. Tidak boleh kita biarkan hubungan sesama kita anak bangsa saling memunggungi. Membeku lalu retak hancur berkeping keping," jelasnya.

Semua pihak, kata Yamin, seharusnya sadar bahwa tantangan demi tantangan yang dihadapi bangsa ini acapkali melahirkan perbedaan. Namun perbedaan yang ada harus disikapi secara arif dan bijaksana.

Bagaimanapun, perbedaan yang ada sesungguhnya bisa menjadi kekuatan besar untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Bukan sebaliknya, dijadikan alat untuk tujuan tertentu,” ujarnya. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya