Berita

Politik

Aktor Politik Yang Mau Rusak Kebhinekaan Indonesia Tak Boleh Dibiarkan

MINGGU, 13 NOVEMBER 2016 | 02:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kebhinnekaan merupakan fakta sosio-antropologis yang membangun kebangsaan Indonesia. Kebhinekaan adalah sebuah khasanah yang tidak boleh dikurang-kurangkan atau dilebih-lebihkan untuk dan atas nama kepentingan apapun. Apalagi bila kepentingan itu berupa kepentingan politik sempit dan jangka pendek.

Namun, kini kita melihat sejumlah aktor politik yang telah dibutakan mata batinnya, sehingga tidak mampu melihat ancaman kehancuran bangsa jika membiarkan nafsu kekuasaannya itu benar-benar diwujudkan," kata Hendrik Dikson Sirait selaku ketua pelaksana dan salah satu inisiator Relawan NKRI.

Ribuan Relawan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat seluruh Indonesia, menegaskan Ikrar Kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dalam acara Deklarasi Kebangsaan di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (12/11).


Pada kesempatan yang sama, inisiator Relawan NKRI lainnya Mohammad Yamin mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan merawat kebhinnekaan yang telah terbangun baik selama ini. Republik Indonesia tidak boleh dibiarkan dikoyak-koyak oleh kelompok tertentu. Sebab jika dibiarkan kondisi demikian akan semakin menjauhkan semangat persaudaraan dan gotong-royong. Apalagi, semua pihak menyadari bahwa pembangunan bangsa membutuhkan semangat kebersamaan.

"Tidak boleh jatuh dalam kekakuan relasi kebangsaan. Tidak boleh kita biarkan hubungan sesama kita anak bangsa saling memunggungi. Membeku lalu retak hancur berkeping keping," jelasnya.

Semua pihak, kata Yamin, seharusnya sadar bahwa tantangan demi tantangan yang dihadapi bangsa ini acapkali melahirkan perbedaan. Namun perbedaan yang ada harus disikapi secara arif dan bijaksana.

Bagaimanapun, perbedaan yang ada sesungguhnya bisa menjadi kekuatan besar untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Bukan sebaliknya, dijadikan alat untuk tujuan tertentu,” ujarnya. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

Penanganan Kabupaten Terdampak Gempa NTT Terus Difokuskan Kemensos

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:21

KPK Ungkap Pengondisian Pembagian Kuota Haji 50:50 Sebelum MoU RI-Arab Saudi

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:16

BNPB Perkuat OMC Tangani Karhutla di Kalimantan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 12:02

Iran Pamerkan Pabrik Rudal Balistik Bawah Tanah

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:26

Pasukan Darat dan Water Bombing Dikerahkan Padamkan Karhutla Kalsel

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:21

KPK Usut Dugaan Korupsi PBJ Era Bupati Bogor Rudy Susmanto

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:13

Prabowo dan Jokowi Hadiri Pernikahan Kasespri Rizky Irmansyah di JCC

Minggu, 23 Agustus 2026 | 11:07

Desa Sade Terbakar, Ini Sejarah dan Asal-usul Masyarakat Suku Sasak

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:52

Ada Gerhana Bulan Sebagian Akhir Agustus 2026, Catat Jadwalnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:43

Karhutla Kalsel, Api Tak Terlihat tapi Gambut Masih Berasap

Minggu, 23 Agustus 2026 | 10:13

Selengkapnya