Berita

Petrus Selestinus/net

Hukum

Gelar Perkara Terbuka Momentum Jadikan Hukum Sebagai Panglima

KAMIS, 10 NOVEMBER 2016 | 16:14 WIB | LAPORAN:

Proses hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki "Ahok" Purnama dan peristiwa unjuk rasa 4 November 2016, harus menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan hukum sebagai panglima.

Apalagi, pada sàat yang bersamaan, Jokowi sedang membenahi penegakan hukum melalui program reformasi penegakan hukum dan pelayanan keadilan publik.

"Sinyal kuat bahwa hukum akan dijadikan panglima dalam penyelesaian setiap kasus nampak jelas dari keinginan Presiden Jokowi agar gelar perkara kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok dilakukan terbuka, dihadiri banyak pihak," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/11).


Ia menyinggung rencana gelar perkara terbuka kasus Ahok. Menurut dia, ide dari Presiden Jokowi itu memiliki dasar hukum, bahkan selama ini telah menjadi metode yang diterapkan dalam keadaan mendesak untuk menghadapi keadaan darurat, mengakomodir keluhan para pihak yang berperkara.

"Karena itu, model gelar perkara yang akan dilakukan secara terbuka wajib diapresiasi, selain tidak melanggar asas due process of law atau melanggar HAM pihak manapun, juga dalam rangka memenuhi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum," kata jubir organisasi Aspirasi Indonesia itu.

Gelar perkara terbuka yang digagas merupakan salah satu bentuk sikap negara melindungi segenap warganya. Jadi, tidak benar kalau ada yang berpendapat bahwa gelar perkara secara terbuka dalam kasus penistaan agama hanya untuk melindungi Ahok.

Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta bagaimana hasil kerja penyidik dan penuntut umum harus dapat dikontrol dan diketahui oleh publik melalui gelar perkara.

"Oleh karena itu TPDI dan Aspirasi Indonesia mendukung model keterbukaan dalam gelar perkara besar dan menarik perhatian publik yang akan diterapkan dalam kasus yang bermuatan politik dan menggunakan kekuatan massa untuk menekan aparat penegak hukum," pungkasnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya