Berita

Petrus Selestinus/net

Hukum

Gelar Perkara Terbuka Momentum Jadikan Hukum Sebagai Panglima

KAMIS, 10 NOVEMBER 2016 | 16:14 WIB | LAPORAN:

Proses hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki "Ahok" Purnama dan peristiwa unjuk rasa 4 November 2016, harus menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan hukum sebagai panglima.

Apalagi, pada sàat yang bersamaan, Jokowi sedang membenahi penegakan hukum melalui program reformasi penegakan hukum dan pelayanan keadilan publik.

"Sinyal kuat bahwa hukum akan dijadikan panglima dalam penyelesaian setiap kasus nampak jelas dari keinginan Presiden Jokowi agar gelar perkara kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok dilakukan terbuka, dihadiri banyak pihak," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/11).


Ia menyinggung rencana gelar perkara terbuka kasus Ahok. Menurut dia, ide dari Presiden Jokowi itu memiliki dasar hukum, bahkan selama ini telah menjadi metode yang diterapkan dalam keadaan mendesak untuk menghadapi keadaan darurat, mengakomodir keluhan para pihak yang berperkara.

"Karena itu, model gelar perkara yang akan dilakukan secara terbuka wajib diapresiasi, selain tidak melanggar asas due process of law atau melanggar HAM pihak manapun, juga dalam rangka memenuhi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum," kata jubir organisasi Aspirasi Indonesia itu.

Gelar perkara terbuka yang digagas merupakan salah satu bentuk sikap negara melindungi segenap warganya. Jadi, tidak benar kalau ada yang berpendapat bahwa gelar perkara secara terbuka dalam kasus penistaan agama hanya untuk melindungi Ahok.

Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta bagaimana hasil kerja penyidik dan penuntut umum harus dapat dikontrol dan diketahui oleh publik melalui gelar perkara.

"Oleh karena itu TPDI dan Aspirasi Indonesia mendukung model keterbukaan dalam gelar perkara besar dan menarik perhatian publik yang akan diterapkan dalam kasus yang bermuatan politik dan menggunakan kekuatan massa untuk menekan aparat penegak hukum," pungkasnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya