Rizal Ramli: Demonstrasi Anti Ahok Bukan Karena Dia Minoritas

Tokoh nasional Rizal Ramli menumpahkan pendapatnya soal gejolak sosial yang terjadi di ibu kota Indonesia terkait dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur (non aktif) Basuki Purnama atau Ahok. Pendapat Rizal dimuat halaman media asing ternama, The Wall Street Journal.

Dalam opini bertajuk "Jakarta’s Governor Gave Indonesian Islamists an Opening" yang diterbitkan www.wsj.com kemarin, ia menyebut aksi damai yang diikuti lebih dari 200.000 orang pada Jumat 4 November sebagai puncak gunung es dari rangkaian protes terhadap Ahok yang akan terus berlangsung. Massa yang marah terhadap Ahok berencana melakukan protes besar lain pada 25 November mendatang, kecuali Ahok diadili dan dihukum karena penghujatan terhadap agama Islam.

Mantan Menko Perekonomian itu mengatakan, bagi orang asing yang tidak akrab dengan Indonesia, latar belakang Ahok sebagai politisi etnis Tionghoa dan beragama Kristen di negara mayoritas Muslim adalah alasan utama di balik besarnya aksi massa menentang sang gubernur. Banyak orang asing percaya ini adalah contoh dari intoleransi umat Islam yang mengancam negara sekuler.

Rizal menegaskan pendapat itu tidak benar. Rizal menjelaskan, gaya kepemimpinan Ahok justru memarjinalkan mayoritas penduduk Indonesia yang kebanyakan berpikiran moderat. Hal tersebut yang memungkinkan kelompok Islam radikal menggunakan isu agama sebagai taktik untuk meraih pengaruh politik.

Kebijakan Ahok paling kontroversial, lanjutnya, adalah penggusuran orang miskin dari tempat tinggal ilegal tanpa kompensasi yang memadai. Kebijakan yang didukung kelas kaya dan menengah itu banyak dikritik oleh media cetak dan media sosial.

"Selama masa jabatan saya sebagai anggota kabinet dalam pemerintahan Widodo (Presiden Jokowi), banyak orang Indonesia datang ke kediaman saya, beberapa menangis, untuk menceritakan kisah mereka dari penggusuran kadang-kadang kekerasan," tulisnya.

Diakui Rizal, kisah penggusuran semacam itu adalah cerita yang umum selama pemerintahan Orde Baru di bawah Suharto. Namun, penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan Ahok tersebut adalah hal yang menggegerkan untuk Indonesia pasca reformasi.

"Sementara itu, perusahaan properti, penerima manfaat utama dari kebijakan Pak Purnama, terus membiayai kampanyenya untuk pemilihan gubernur 2017," ungkap pria yang sebelumnya menjabat Menko Maritim dan Sumber Daya itu.

Masalah Ahok bukan hanya dugaan penghujatan terhadap Islam dan sejarah rangkaian penggusuran paksa. Ahok juga meninggalkan jejak skandal keuangan, termasuk pembelian tanah untuk rumah sakit Sumber Waras dan pembelian tanah bermasalah di Cengkareng. Terkait itu semua, Ahok sendiri telah membantah bersalah. [ald]