Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah, Diyah Puspitarini, mempertanyakan undangan dari pihak Istana yang terkesan mendadak.
Dia mendapat undangan via SMS dan telepon dari protokoler Presiden pada Selasa malam untuk hadir di Istana Negara pada pukul 16.30 WIB petang tadi (Rabu, 9/11).
"Apa dan kenapa kami diundang secara mendadak seperti ini," jelas Diyah dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
Pihak Istana sendiri mengundang 17 pimpinan ormas Islam. Yaitu, Al Irsyad Al Islamiyah, Jam'iyatul Washliyah, Ikadi, Perti, Majelis Rasulullah, Syarikat Islam, BKPRMI, Muslimat NU, Mathla'ul Anwar, DDII, Fatayat NU, Wanita Islam, GP Ansor, Parmusi, Kahmi, dan termasuk Nasyiatul Aisyiyah.
Sementara Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Diyah sendiri mempertanyakan sikap Presiden yang tak menemui pengunjuk rasa pada aksi Bela Islam II Jumat (4/11) lalu. Aksi tersebut menuntut pengusutan kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki T. Purnama.
"Jika tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa demi keamanan Bapak lebih baik tidak menemui rakyat. Saya sampaikan bahwa rakyat yang berunjuk rasa ingin bertemu dengan pemimpin mereka. Jangan khawatir dengan rakyat," tegasnya.
Karena itu pula, dia juga mempertanyakan sejauh mana keseriusan Pemerintah dalam menanggapi kasus cagub petahana DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok tersebut.
"Saya berharap pemerintah berlaku adil dalam penanganan kasus Ahok ini. Rakyat hanya membutuhkan 1 kata, keadilan," ungkap pimpinan ormas sayap Muhammadiyah ini.
Sementara Presiden kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil dengan tidak mengintervensi proses hukum, termasuk terkait penanganan kasus yang membelit Ahok.
"Pada sore hari ini saya tegaskan sekali lagi, saya tidak akan pernah mengintervensi apalagi melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama saat proses hukum ini sedang berjalan," tandasnya.
[zul]
