Polri Harus Tegak Lurus Tangani Kasus Ahok

. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahja Purnama "Ahok" perlu perhatian serius, terkhusus kepada Kepolisian yang diyakini akan independen, proporsional dan profesional.

"Polri harus cepat dalam merespon dan tegas dalam memutuskan perkara tersebut. Dan sebaiknya aspek-aspek di luar konteks hukum tidak perlu dipertimbangkan oleh Polri sebagai dasar dalam memutuskan," kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha, Rabu (9/11).

Aspek di luar konteks hukum yang dimaksud Panji adalah seperti terkait pilkada. Pasalnya, Polri adalah penegak hukum bukan pengamat politik.

"Jadi Polri tidak perlu berpikir akibat politik dari kasus tersebut, karena bukan ranah atau wewenang Kepolisian," tutur Panji.

Dia menilai, jika Polri mencampuradukan aspek-aspek di luar hukum maka dapat diyakini, perkara ini tidak akan terang benderang sebagaimana mestinya. Hal tersebut perlu diperhatikan Polri, jangan sampai memprematurkan kasus tersebut agar menjadi bias.

"Kasus ini sangat sensitif, bisa dinilai dari Aksi 4 November dengan jumlah massa yang sangat besar. Untuk itu jika kasus ini sampai tidak dilanjutkan atau dihentikan, bukan tidak mungkin gelombang massa yang lebih besar berdemonstrasi kembali di Jakarta," sebut Panji.

Ditambahkan Panji, dalam kasus Ahok ini, secara hukum pidana sudah banyak ahli berpendapat bahwa Ahok melakukan tindak pidana.

"Dan atas hal tersebut seharusnya kasus penistaan agama tidak termasuk dalam perkara sulit dan membutuhkan waktu yang lama," tutup dia. [rus]