Berita

Foto: Dokumentasi

Hukum

Aparat Penegak Hukum Disuruh Usut Pelelangan Tender di RSCM

RABU, 09 NOVEMBER 2016 | 00:52 WIB | LAPORAN:

Ratusan massa dari Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melakukan aksi damai di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Selasa (9/11). Pihak RSCM dituntut transparan dalam melakukan tender di rumah sakit tersebut.

"Ada dugaan kuat dimana salah satu peserta tender yaitu PT TRS memiliki jaringan yang kuat di ULP memainkan trik khusus, dimana hanya peserta satu satunya yang memasukan dokumen pernyataan persetujuan bisnis dimana seluruh peserta tender beranggapan bahwa itu bukan surat peryataan melainkan informasi," jelas kordinator lapangan, Randi Ohinaung.

Dia menegaskan, banyak kejanggalan yang ditemukan dalam dokumen tender. Seluruh surat pernyataan ada formatnya di dalam dokumen tender. Peserta tender hanya tinggal mengikuti format yang ada tetapi untuk surat pernyataan ini tidak ada dokumen tender sehingga dianggap bukan sebagai surat pernyataan.


"Tetapi sebagai informasi dan hanya ada peserta tender (PT TRS) yang bisa memasukkan surat pernyataan tersebut," sambungnya.

Seharusnya, kata dia, pada tahapan ini untuk evaluasi administrasi jika mengacu pada halaman belakang berlaku system scoring dan berdasarkan sytem scoring yang ada harusnya hanya tiga perusahan yang lolos.

"Dan PT TRS bermain dengan ULP ini tidak lolos dan kembali dia mainkan politiknya serta mengugurkan semua peserta sehingga harus diadakan tender ulang, sangat kental ada unsur kesenjangan dalam membuat persyaratan administrasi yang kontradiktif pada dokumen tender pertama," tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap, Kementerian Kesehatan segera bentuk tim audit ULP secepatnya untuk menyelidiki dugaan permainan proyek tersebut.

"Kita juga mendesak KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera menangkap dan mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam permainan pelelangan tender di RSCM,"tegasnya. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya