Partai Gerindra mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut dirinya tidak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam dugaan kasus penodaan agama.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan komitmen Jokowi tersebut harus terealisasi dalam bentuk aksi.
"Pernyataan Presiden di Kantor PP Muhammadiyah itu perlu diulang-ulang untuk meyakinkan masyarakat, sebab sejak awal Presiden terkesan melindungi Ahok," katanya di Jakarta, Selasa (8/11).
Menurut Andre, pernyataan Jokowi secara langsung memberikan pesan kepada Polri untuk bekerja lebih keras, lebih transparan dan berkeadilan terhadap kasus Ahok. Selain itu, pernyataan Jokowi paling tidak ada tekad pemerintah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Hukum kan memang harus ditegakkan, tidak pandang bulu, siapapun yang melanggar hukum harus ditindak. Ahok ini selama ini kan seperti superman yang tidak bisa disentuh, kita tunggu janji Presiden tidak akan melindungi Ahok," jelas Andre.
Dalam hari-hari ke depan, institusi kepolisian ditunggu independensinya dalam menangani kasus Ahok. Gerindra mengingatkan agar saksi-saksi ahli dan pakar hukum pidana yang dihadirkan, termasuk dari ahli bahasa, benar-benar kompeten di bidangnya.
"Saksi ahli harus yang kompeten sehingga hasilnya benar-benar adil dan tidak terkesan membela salah satu pihak sehingga masyarakat bisa menerima dengan bijaksana keputusan gelar perkara nanti," terang Andre.
Terakhir, dia mengajak semua pihak untuk terus mengawal proses hukum Ahok di Bareskrim Polri. Yakni dengan tetap menjaga ketertiban dan kesejukan di tengah-tengah masyarakat selama proses hukum berjalan.
"Mari kita bersama-sama tunggu janji Presiden untuk berdiri tegak, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dalam kasus Ahok. Umat Islam menunggu komitmen dan janji Presiden tidak akan melindungi Ahok," tukas Andre.
[wah]
