Berita

Politik

Kemenko PMK Beri Penghargaan Kepada 18 Duta Inklusi 2016

SELASA, 08 NOVEMBER 2016 | 11:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memberikan penghargaan kepada 18 orang sebagai Duta Inklusi 2016.

Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang dianggap telah menunjukkan peran nyata dalam mendorong dan menghadirkan rasa kemanusiaan bagi kelompok-kelompok orang yang selama ini mengalami pengucilan akibat diskriminasi dan prasangka publik.

"Hari ini kita memberikan reward kepada champion-champion kita dalam setiap pilar Program Peduli. Kita apresiasi kerja keras mereka," jelas Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Nyoman Shuida di Auditorium Kantor  Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (8/11).


Pemberian penghargaan Duta Inklusi 2016 ini merupakan bagian dari kegiatan Forum Nasional Program Peduli yang akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 8 hingga 9 November 2016.‎

"Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal serupa dalam upaya mewujudkan Indonesia yang setara dan semartabat," sambungnya.

Program Peduli sendiri merupakan program di bawah koordinasi Kemenko PMK khususnya Kedeputian VII Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, yang menggunakan pendekatan "Inklusi Sosial" sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat yang selama ini termarginal dan meningkatkan kesejahteraan, serta memberantas kemiskinan.

Adapun ke-18 Duta Inklusi 2016 itu antara lain:

1 Daud Kamuri Umbu Pati, Kepala Desa Mareda Kalada, Sumba Barat Daya, NTT'
2. Kuni Fathonah, pegiat difabel, Sleman, DI Yogyakarta‎
3. Ismi Abidah, pegiat Rintisan Sekolah Mandiri, Surabaya, Jawa Timur, Sulawesi Selatan‎
4. Surmarni B. Jufri, relawan Forum Masyarakat Peduli, Kota Makassar‎
5. Lia Mulyanawati, pendamping anak dan remaja rentan, Garut, Jawa Barat‎
6. Siti'Ai' Aisyah, pegawai negeri di Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jawa Barat‎
7. Febri Saputra, relawan pendamping anak berhadapan dengan hukum, Bengkulu
8. Endang Lintang Hardiman, SH, MH, Kepala LPKA Kota Palembang, Sumatera Selatan
9. Drs Khistofel Praing, M.Si, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, NTT,
10. Jonga Gulton, guru agama lokal Parmalim di Deli Serdang, Sumatera Utara‎
11. Nakam Wimbo Prawiro, pegiat Anak Putu Kalikudi Adipala, Cilacap, Jawa Tengah‎
12. Drs. H. Ridwan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, NTB‎
13, Titin Yulianti, pegiat masyarakat adat Kesepuhan di Kabupaten Lebak, Banten‎
14. Dewi Surya Armayani, pegiat masyarakat adat Suku Anak Dalam, di Merangin, Jambi‎
15. Rafiqah, telawan dan pendarnping waria di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
16. Drs H. Andi Unru, M.Si., Camat Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan‎
17. Sri Muhayati, pegiat dan korban pelanggaran berat HAM, Sleman, DI Yogyakarta‎
18. Suroso, Kepala Dusun Talang Sari, Lampung Timur, Lampung. [ysa]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya