Demokrat Geram Kalau Presiden Tak Sebut Nama

Partai Demokrat terus mendesak Presiden Jokowi men­gungkap siapa aktor politik yang ditudingny biang kerok dalam demo 4 November lalu.

Siapa aktor politik yang disebut Jokowi sebagai dalang kerusuhan demo 4 November lalu masih belum jelas. Namun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan Jokowi sudah mengantongi siapa nama yang disebutnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan menilai, Jokowi bisa di-impeachment atau dimakzulkan jika mel­ontarkan pernyataan tanpa men­gantongi bukti-bukti yang kuat. Baginya, pernyataan Jokowi tersebut telah menimbulkan kegaduhan baru.

"Kalau tokoh yang dimaksud tidak terbukti di pengadilan, itu berarti Pak Jokowi bisa dika­takan mencemarkan nama baik. Kalau itu terjadi, bisa masuk di pasal impeachment," jelas Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Sebagai seorang kepala negara, harusnya Jokowi tidak boleh mengucapkan ada aktor poli­tik sebab menimbulkan saling curiga antar sesama elite. Lebih elok jika aktor-aktor yang ter­libat dalam aksi demo tersebut langsung diproses hukum.

"Kita lihat kalau memang terbukti ya dihukum, kalau tidak presiden harus siap menerima konsekuensi," ucapnya.

Menyebutkan ada aktor poli­tik dalam demo 4 November lalu, menurut Syarief adalah pencemaran nama baik. "Tercela itu! Jadi sebaiknya menurut saya, harus diungkapkan ini kan presiden kita sama-sama. Presiden rakyat Indonesia, 250 juta rakyat Indonesia, itu presi­den kita," katanya.

Politisi Demokrat lainnya, Didi Irawadi Syamsuddin juga geram dengan tudingan tersebut. Dia memint bekas Gubernur DKI Jakarta itu tidak asal ngomong, dan berani mengungkapnya.

"Pernyataan Presiden tentang ada aktor politik bisa menim­bulkan persepsi liar. Pernyataan Presiden Jokowi tentang ada aktor-aktor politik di belakang demo harus clear dan terang benderang, sebut saja langsung siapa aktor-aktor politik di bela­kang demo kemarin," tegasnya.

Namun politisi PDIP Masinton Pasaribu mengaku telah menge­tahui siapa aktor politik yang disebut Jokowi. Lagian sebagai presiden, tentunya Jokowi tidak asal ucap tanpa ada data dan fakta yang kuat.

"Presiden tidak asal ucap, kita tahu sebelum pra aksi 4 November dan saat 4 Novemberkita bisa melihat semua. Sebelum aksi 4 November kita tahu ada yang tiba-tiba merasa dirinya korban fitnah, lagu lama," katanya.

Kata Masinton, Presiden Jokowi menyampaikan berdasar­kan fakta yang terjadi sebe­lum dan sesudah aksi demo 4 November berlangsung. Meski demikian, Masinton tidak men­jelaskan secara gamblang siapa aktor politik yang dimaksud.

"Kita ketahui semua pada saat pra, tiba-tiba menjadi korban fit­nah nggak ada badai dan angin. Saat 4 November ada aktor-aktor politik, bahkan ada juga peserta yang pidatonya sudah di luar kewajaran tidak menampakkan keadaban," terangnya.

Dukungan terhadap Jokowi juga datang dari Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Politisi yang disebut Setnov ini setuju dengan pernyataan Jokowi bahwa ada aktor politik yang bermain dalam demo 4 November 2016.

"Apa yang dikatakan presiden tentu sudah melalui evaluasi dan didukung data-data yang akurat dari aparat yang bertugas," katanya.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai Jokowi tidak perlu mengungkapkan siapa aktor politik yang disebut­nya. Tuduhan ada aktor politik biarkan diselesaikan dari sesi politik.

"Jokowi tidak perlu sebut nama langsung. Biarkan diselesai­kan secara politik," kata Ray.

Menurutnya, penyebutan aktor politik tidak harus dijawab den­gan penegakan hukum berupa penangkapan terhadap yang di­curigai. Tindakan seperti itu bisa membahayakan Jokowi. Apalagi ada anggota koalisi yang tidak loyal terhadap pemerintah.

"Penyebutan aktor politik itu dalam konteks politik. Bukan dalam rangka penegakan hukum. Saya tolak kalau caranya seperti itu. Lawan saja secara politik. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu," tuturnya. ***