Penangkapan Aktivis HMI Brutal Dan Hanya Permainan Politik

. Polda Metro Jaya dikabarkan menangkap lima aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), termasuk Sekretaris Jenderal PB HMI, Ami Jaya, dan anggota HMI bernama Ismail Ibrahim, pada tengah malam tadi.

Politisi muda Partai Golkar yang juga Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan mantan Sekjen PB HMI, Ahmad Doli Kurnia mengataka bahwa peristiwa tangkap paksa yang dilakukan kepolisian adalah bentuk anarkisme politik.

"Pencidukan tanpa dasar dan dilakukan secara 'brutal' dengan mengepung Sekretariat PB HMI menunjukkan bahwa kepolisian sudah menjadi bagian dari 'permainan politik' Pemerintahan Jokowi yang memang tidak menyukai gerakan 'Aksi Bela Islam' yang sudah semakin meluas," ujar Doli di Jakarta, Selasa (8/11).

Menurut dia, apa yang dilakukan kepolisian saat ini merupakan wujud nyata keberpihakan dan sudah masuk pada bagian dari gerakan 'Bela Ahok' yang sekaligus dapat dipersepsikan mewakili sikap Pemerintahan Jokowi.

"Mereka saat ini sedang ingin memecah dan melemahkan kekuatan gerakan 'Bela Islam' yang menuntut 'Tangkap Ahok' dengan pengalihan isu," sebut Doli.

Doli mengatakan itu karena ada beberapa rentetan peristiwa yang menunjukan itu. Diantaranya dengan isu menjadikan pengunggah pidato Ahok dalam Facebook, Buni Yani sebagai tersangka.

"Apa salah HMI sehingga pimpinannya harus ditangkap? Apa di negara ini tidak boleh lagi ada anak-anak mahasiswa yang melakukan unjuk rasa membela kebenaran dan keyakinannya?" tanyanya.

Jikapun ingin mencari kambing hitam yang memicu kekisruhan pada malam Aksi 4 November kemarin itu, lanjut Doli, mungkin bisa ditelusuri mulai dari "kata-kata provokasi Kapolda Metro Jaya" yang meminta agar kader-kader HMI untuk dipukul.

"Bukan dengan buru-buru menangkap paksa pimpinan HMI. Dengan sikap seperti itu, artinya Pemerintahan Jokowi sedang menarik 'Keluarga Besar HMI' untuk ikut masuk bertarung ke gelanggang politik," pungkas Doli. [rus]