Berita

Foto/Net

Politik

PILKADA SERENTAK 2017

Kemendagri Serahkan Akses Data Pemilih Ke KPU

SELASA, 08 NOVEMBER 2016 | 07:31 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan akses data kependudukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait dengan Pilkada Serentak 2017.

"Dengan adanya akses ini, KPU hendaknya bisa bijaksana dengan melihat konfigurasi Undang-Undang administrasi kependudukan, 17 tahun itu baru dapat KTP elektronik, jadi ada penduduk yang baru dapat KTP elektronik itu di bulan Februari, maka untuk masuk dalam daftar pemilih KPU sudah kita beri akses," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arief Fakrulloh di Jakarta, Senin (7/11).

Hal ini dilakukan Kemendagri dalam upaya saling membantu antara pemerintah dengan KPU. Oleh sebabnya, Zudan meminta KPU untuk segera mengakses data pemilih yang diberikan oleh Kemendagri.


Termasuk KPU di daerah yang belum juga mengakses, maka Zudan meminta untuk menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) setempat termasuk juga untuk data penduduk yang ingin diminta surat keterangan.

"Jadi silahkan KPU mengakses, jika yang di daerah juga belum mengakses, silahkan hubungi dinas dukcapil setempat, jadi nanti direkap data penduduk yang ingin diminta surat keterangan," ujar Zudan.

Surat keterangan bagi penduduk yang belum merekam e-KTP dan berguna untuk memilih nantinya, Zudan mengatakan akan mengolektifkan surat keterangan tersebut. Dia memberikan contoh, misalnya penduduk kecamatan X dengan nomor 1 sampai dengan 100 ada dalam Kabupaten Bekasi.

"Nah dalam penerbitan surat keterangan ini, nomor 1 sampai dengan 100 di database dibuatkan satu surat keterangan agar masuk dalam daftar pemilih," ucap Zudan memberikan contoh seperti dilansir dari laman Kemendagri.

Dalam hal ini pemerintah bersifat fleksibel dan antusias untuk membantu KPU dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2017 terutama terkait dengan hak masyarakat dalam memilih. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya