Berita

Teten Masduki/net

Politik

Gerindra: Jokowi Harus Pecat Teten Masduki

SENIN, 07 NOVEMBER 2016 | 14:08 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Joko Widodo harus segera mengungkap tuduhannya soal aktor politik di balik unjuk rasa besar-besaran pada Jumat 4 November lalu.

Tindakan tegas pun mesti dilakukan terhadap para aktor lapangan dan aktor intelektual yang memprovokasi demonstrasi hingga berujung ricuh pada malam hari.

"Jangan-jangan aktor politik yang mengarah pada delegitimasi pemerintahan Jokowi justru orang-orang sekitar Jokowi yang sengaja tidak memberi masukan kepada presiden," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada wartawan, Senin (7/11).


Karena itu, menurut Arief, langkah paling penting yang harus diambil Presiden Jokowi adalah memecat orang dekatnya di Istana Presiden yang tidak becus bekerja mengantisipasi aksi unjuk rasa umat Islam.

"Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki merupakan pejabat Istana yang harus segera dipecat Presiden, karena jelas tidak melakukan apa-apa terhadap situasi politik nasional hari-hari ini," kata dia.

Bila ada tindakan dini serta pasokan informasi yang akurat dari Kantor Staf Kepresidenan dan jika Teten menggerakkan sejumlah kedeputian di KSP, maka situasi demonstrasi 4 November akan tertangani dengan baik.

Bahkan, dia mendapat kesan bahwa Teten mau "mengambil di tikungan" karena merapat ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada saat gentingnya situasi. Walau kemudian, langkah JK seolah gagal karena Presiden Jokowi pun harus turun tangan pada Jumat tengah malam memimpin rapat terbatas hingga jumpa pers.

"Saya khawatir, langkah-langkah politik Presiden Jokowi untuk menghadapi perkembangan politik tidak akan berjalan mulus dan efektif bila tetap mempertahankan para pembantu utama di Istana model Teten Masduki, yang hanya mau mengambil enaknya tanpa mau risikonya," lanjut Arief.

Penundaan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Australia merupakan salah satu bukti nyata kegagalan aparat Istana menjalankan tugasnya memberi bantuan dan masukan kepada presiden.

"Jelas ini menimbulkan citra buruk kepada Australia dan dunia internasional, karena memberikan gambaran dan kesan adanya situasi genting di Indonesia," katanya.

Dampak selanjutnya tentu terhadap investasi dan kunjungan wisata, karena informasi yang berkembang terkait hal keamanan yang sedang buruk di Indonesia.

"Saya meminta kepada Presiden Jokowi, agar pembantu seperti Teten segera dipecat, karena dari amatan saya tidak memberikan dampak politik apa-apa kepada Presiden Jokowi, bahkan terkesan menjadi beban dan mengambil keuntungan bagi diri sendiri dan kelompoknya," tutup Arief. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya