Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengatakan, kasus Ahok perlu dilihat secara komprehensif.
"Tidak cukup dengan analisa kaca mata kuda tentang ujarannya di Pulau Seribu apalagi berhenti pada alasan semantik belaka," ujar Din melalui siaran persnya, Minggu (6/11).
Din menekankan, Ahok jelas telah memberi penilaian (
judgement) terhadap pemahaman orang lain dengan kata pejoratif. Tapi karena dia sudah minta maaf, menurut Din selayaknya dimaafkan asal tidak mengulangi lagi. Namun permasalahan yang ada lebih besar dari kejadian di pulau kecil itu.
"Permasalahannya, bahkan ancaman nyata, adalah fakta adanya kekuatan uang (the power of money) yang tengah menguasai Indonesia," bebernya.
Din pun menganalogikan kekuatan uang itu bagaikan cengkeraman naga raksasa yang sedang melilit NKRI yang kaya raya, dan satu persatu kekuatan penghalangnya dilumpuhkan bahkan dimatikan dengan uang. Proses ini dicermatinya tidak terlepas dari perkembangan geo-politik dan geo-ekonomi global dan regional.
"Sayangnya,Indonesia tidak memiliki mekanisme pertahanan diri (
self defense mechanism) karena infrastruktur nasional rapuh, sejak dari pemerintah, partai politik, ormas, sampai kepada pers, yang banyak terdiri dari orang-orang lemah baik iman, akal pikiran, dan komitmen kerakyatan," ujarnya, miris.
Kondisi ini, menurutnya, akan membawa Indonesia mengalami malapetaka dan terjatuh dalam nestapa.
Din melanjutkan, kasus Ahok tidaklah kecil dan terlalu mahal harganya untuk dibiarkan tumbuh, karena akan menjadi kanker yang merusak integrasi dan harmoni bangsa.
"Ujaran Pulau Seribu adalah bentuk intolerasi dan rendahnya kadar tenggang rasa. Akar tunjang permasalahan harus diamputasi dan solusi terbaik adalah penegakan hukum yang berkeadilan," tegasnya
.[wid]
