Berita

Din Syamsuddin/Net

Politik

Din Syamsuddin: Kekuatan Uang Tengah Melilit NKRI Bak Cengkeraman Naga Raksasa

MINGGU, 06 NOVEMBER 2016 | 16:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengatakan, kasus Ahok perlu dilihat secara komprehensif.

"Tidak cukup dengan analisa kaca mata kuda tentang ujarannya di Pulau Seribu apalagi berhenti pada alasan semantik belaka," ujar Din melalui siaran persnya, Minggu (6/11).

Din menekankan, Ahok jelas telah memberi penilaian (judgement) terhadap pemahaman orang lain dengan kata pejoratif. Tapi karena dia sudah minta maaf, menurut Din selayaknya dimaafkan asal tidak mengulangi lagi. Namun permasalahan yang ada lebih besar dari kejadian di pulau kecil itu.


"Permasalahannya, bahkan ancaman nyata, adalah fakta adanya kekuatan uang (the power of money) yang tengah menguasai Indonesia," bebernya.

Din pun menganalogikan kekuatan uang itu bagaikan cengkeraman naga raksasa yang sedang melilit NKRI yang kaya raya, dan satu persatu kekuatan penghalangnya dilumpuhkan bahkan dimatikan dengan uang. Proses ini dicermatinya tidak terlepas dari perkembangan geo-politik dan geo-ekonomi global dan regional.

"Sayangnya,Indonesia tidak memiliki mekanisme pertahanan diri (self defense mechanism) karena infrastruktur nasional rapuh, sejak dari pemerintah, partai politik, ormas, sampai kepada pers, yang banyak terdiri dari orang-orang lemah baik iman, akal pikiran, dan komitmen kerakyatan," ujarnya, miris.

Kondisi ini, menurutnya, akan membawa Indonesia mengalami malapetaka dan terjatuh dalam nestapa.

Din melanjutkan, kasus Ahok tidaklah kecil dan terlalu mahal harganya untuk dibiarkan tumbuh, karena akan menjadi kanker yang merusak integrasi dan harmoni bangsa.

"Ujaran Pulau Seribu adalah bentuk intolerasi dan rendahnya kadar tenggang rasa. Akar tunjang permasalahan harus diamputasi dan solusi terbaik adalah penegakan hukum yang berkeadilan," tegasnya.[wid]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya