Lima Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) mengikuti apel Kesiapsiagaan Pengamanan Tahap Kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (2/11).
Lima SSK itu terdiri dari tiga SSK dari Batalyon Infanteri Para Raider 328 Kostrad, satu SSK dari Batalyon Arhanud 1 Kostrad dan satu SSK Batalyon Kavaleri 1 Kostrad.
Apel yang diikuti 4000 unsur TNI, Polri, dan Satpol Pamong Praja dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Pasukan yang disiapkan berjumlah 18.000 personil. Mereka akan tersebar dan siap digerakkan dengan perlengkapannya untuk mengamankan pesta demokrasi di 101 wilayah pada Februari 2017 mendatang.
Apel tersebut juga dihadiri Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin, perwakilan Badan Intelijen Negara, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Soemarsono, dan pejabat TNI dan Polri.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam arahannya meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk mengerahkan tenaga maksimal untuk menghadapi demonstrasi yang marak jelang Pilkada 2017. Jika situasi dianggap tak terkendali dan muncul tindakan kekerasan, maka prajurit TNI diminta tak segan menindak tegas yang dianggap mengganggu keamanan.
"Ini adalah perintah Panglima kepada prajuritku, jangan kamu ragu. Apabila ada dampak berakibat pada dirimu, jangan ragu lakukan itu," ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, sudah menjadi tugas TNI untuk mengamankan unjuk rasa agar berjalan tertib dan aman. Dengan demikian, massa bisa merasa nyaman menyampaikan aspirasinya. Namun, jika tensi meningkat dan mengancam keselamatan bersama, maka perlu tindakan keras dari TNI maupun Polri yang tergabung dalam satuan pengamanan gabungan.
"Apabila demonstrasi meningkat jadi anarkis bahkan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia. Jangan sampai terkena dampak," tegas Panglima.
"TNI tidak akan mentolerir gerakan yang ingin memecahbelah bangsa dengan politisasi dan SARA," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengingatkan masyarakat untuk berunjuk rasa dengan damai dan tenang.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, TNI dan Pori dituntut menyusun langkah guna mengatasi konflik. Apalagi, dalam tahap kampanye berpotensi terjadi gesekan bahkan pelanggaran hukum antara pasangan calon dan para pendukung.
Tito mengatakan, apel ini juga untuk menyamakan persepsi TNI dan Polri. Kalau ada perbedaan pendapat, harus diselesaikan dengan solusi konstruktif di antara dua lembaga.
"Di Polri sendiri jangan ada perbedaan pendapat. Segera bangun dan jaga hubungan solid dan penuh persaudaraan juga dengan TNI," kata Jenderal Pol Tito Karnavian, yang menambahkan bahwa apel hari ini merupakan persiapan terakhir.
[ald]
