DI sela acara Munas PBSI di Hotel Bumi Surabaya 31 Oktober 2016, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Wiranto, mempersilakan masyarakat menggelar unjuk rasa pada 4 November 2016 mendatang.
Namun, Wiranto mengimbau agar para pendemo tetap mentaati peraturan tentang menyatakan pendapat di muka umum, dan tidak membuat yel-yel yang memprovokasi dan timbul kerusuhan. Para pengunjuk rasa dipersilakan mematuhi peraturan undang-undang unjuk rasa tanpa kemudian membuat kekacauan seperti mengeluarkan yel-tel yang bersifat menghina yang rawan memicu kerusuhan.
Kata Wiranto, pemerintah sudah meminta kesadaran masyarakat, bahkan Presiden Jokowi sudah memberikan suatu imbauan, bahwa demonstrasi boleh, itu hak ada undang-undangnya menyatakan pendapat di muka umum. Wiranto yang malam itu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PBSI periode 2016-2020 ini menambahkan, aparat keamanan beserta Panglima TNI dan Kapolri sudah siaga penuh untuk mengamankan unjuk rasa 4 November 2016.
Secara pribadi saya mengenal Wiranto sejak beliau TIDAK memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan tertinggi setelah pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan dirinya lengser dari tahta kepresidenan Republik Indonesia. Pada saat bersejarah tersebut sebenarnya sang jenderal kelahiran Yogyakarta sebagai Panglima TNI memiliki kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan tertinggi di Indonesia namun sejarah membuktikan bahwa Wiranto lebih mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia ketimbang kepentingan ambisi pribadi dirinya sendiri.
Pada masa itulah, saya pribadi sangat berterima kasih, menghormati dan menghargai sikap Panglima TNI, Jenderal Wiranto yang menurut pendapat saya benar-benar tulus berikhtiar menjunjung tinggi kepentingan negara, bangsa dan rakyat di atas segala-galanya.
Jenderal Wiranto benar-benar menyadari dampak resiko perpecah-belahan bangsa apabila beliau mengambil-alih kekuasaan sebagai presiden Republik Indonesia. Delapanbelastahun kemudian, Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi kembali membuktikan dirinya sebagai seorang negarawan yang mengedepankan dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia dalam menghadapi unjuk rasa skala besar yang direncanakan akan diselenggarakan di ibukota Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2016.
Para pengunjuk rasa perlu secara khusus memperhatikan imbauan Menko Polhukam agar TIDAK melakukan kekerasan termasuk kekerasan verbal dalam bentuk penghujatan dan penghinaan yang rawan memprofokasi massa melakukan kekerasan ragawi. Pernyataan Wiranto di Surabaya mendukung keteladanan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di Hambalang siang hari pada hari yang sama demi menyejukkan suasana sosio-politik-budaya Tanah Air Udara yang sedang memanas.
Pernyataan Menko Polhukam menggarisbawahi sekaligus melengkapi kesuriteladanan kedua tokoh utama nasional di Hambalang bagi para pengunjuk-rasa mewujudkan hak mereka untuk berunjuk-rasa dengan sikap dan perilaku disiplin taat dan patuh hukum dan bersatupadu dalam menghindari kekerasan yang jelas sama sekali di luar harapan apalagi kehendak segenap warga Indonesia yang cinta Indonesia, sesuai roh yang tersurat dan tersirat di dalam syair lagu Indonesia Pusaka mahakarya Ismail Marzuki nan kekal abadi menggetar sukma sepanjang masa: Indonesia Tanah Air Beta, Pusaka Abadi nan Jaya, Indonesia sejak dahulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. MERDEKA!
[***]Penulis adalah warga Indonesia pendamba damai
