Presiden Joko Widodo diharapkan bicara ke publik terkait penanganan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama.
Dalam pertemuan dengan tokoh agama dari Muhammadiyah, MUI, dan NU di Istana, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan Presiden harus menyampaikan Ahok harus ditindak kalau memang terbukti melecehkan agama.
"Kedua, Pak Presiden, publik kecewa, agaknya penting Pak Presiden menyatakan dengan tegas dan terang bahwa kita akan tindak secara hukum bila Ahok betul menistakan keberagaman dan Islam. Pidato seperti itu penting Pak Presiden sampaikan seperti seterang dan tegas Bapak menyampaikan akan lawan pungli serupiah pun agar umat tenang dan yakin. Mereka butuh sikap terang dari Bapak," jelas Dahnil dalam keterangan tertulisnya (Selasa, 1/11).
Hal pertama yang disampaikan Dahnil dalam pertemuan itu adalah mempertanyakan kenapa ormas-ormas yang akan menggelar unjuk rasa pada Jumat (4/11) mendatang tidak diundang ke Istana. [Baca:
Ditanyakan Langsung Ke Presiden, Kenapa Ormas Yang Mau Demo Ahok Tak Diundang]
Namun sayangnya, Presiden tidak menjawab langsung pertanyaan dan permintaan oleh Dahnil.
Jokowi malah menyampaikan pentingnya membangun kultur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang kuat untuk menjawab masalah kesenjangan antar wilayah. [Baca:
Didesak Tokoh Agama, Jokowi Berkelit Ngaku Tak Bekingi Ahok]
"Nah, salah satunya ya melalui revolusi mental itu. Hari ini kita terlalu banyak memproduksi UU dan mohon maaf orientasinya proyek. Dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum Padahal nilai etika di atas hukum maka revolusi mental penting," kata Jokowi seperti dikutip dari keterangan tertulis Dahnil tersebut.
Dahnil sendiri senang bisa menyampaikan pesan dan kritik langsung kepada Presiden walau tidak dijawab dengan terang. "Semoga Allah SWT selalu meridhai dan melindungi bangsa ini," tutup Dahnil.
[zul]
