Berita

Agus Martowardojo/Net

Hukum

Akhirnya Agus Martowardojo Mau Diperiksa Penyidik Soal e-KTP

SELASA, 01 NOVEMBER 2016 | 11:15 WIB | LAPORAN:

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Dermawan Wintarto Martowardojo terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) 2011-2012.

Panggilan terhadap Agus kali ini merupakan yang ketiga, sebelumnya Agus meminta penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya.

Mantan menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bakal diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang telah menjerat bekas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto, bekas irektur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.


Sebagai mantan menteri keuangan, Agus diduga mengetahui proses pengeluaran aggaran untuk proyek pengadaan e-KTP.

"Memang, waktu itu kan (Agus) minta jadwal ulang, yang bersangkutan meminta untuk dijadwal 1 November," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Selasa (1/11).

Dikesempatan yang sama, Agus memenuhi janjinya untuk diperiksa penyidik KPK. Agus, yang datang mengenakan batik berwarna merah itu enggan komentar terkait pemeriksaannya.

"Nanti yah saat saya sudah keluar, saya akan berbicara," ujar Agus sebelum masuk ke gedung KPK, jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/11).

Diketahui, nama Agus Marto sebelumnya disebut-sebut oleh mantan anggota DPR Ri dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nazar mengatakan karena persetujuan Agus lah ketika Menkeu, akhirnya anggara proyek e-KTP senilai Rp 5,8 triliun mengucur. Namun, Nazaruddin menuding itu juga karena adanya 'jatah' untuk Agus.

Proyek e-KTP ini menggunakan skema multiyears atau tahun jamak. Mirisnya, pada proyek nasional ini, KPK menemukan dugaan korupsi senilai Rp 2 triliun.

Sejauh ini lembaga antirasuah itu baru menetapkan dua orang tersangka. Mereka yakni Sugiharto selaku mantan Direktur Informasi Administrasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman. [ysa]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya