Pria yang akrab disapa Aher ini menyambut baik kebiÂjakan Presiden Jokowi melibatkan gubernur se-Indonesia dalam program pemberantasan pungli.
Seperti diketahui, baru-baru ini Presiden Jokowi mengumÂpulkan gubernur se-Indonesia di Istana Negara. Di acara itu Presiden meminta gubernur ikut memberantas pungli. Berikut penjelasan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan:
Langkah awal apa yang akan ditempuh Pemprov Jabar daÂlam memberantas pungli?
Pertama yang akan kami lakuÂkan adalah membangun karaÂkter atau moralitas. Semacam pembinaan sumber daya manusia terlebih dahulu, terutama pegawai. Jika bermoral tentuÂnya manusia nggak mungkin melakukan hal yang tidak baik seperti pungli atau korupsi. Dari sisi agama hal-hal seperti (pungli dan korupsi) itu kan diharamkan. Termasuk secara budaya dan rasionalitas. Dalam agama, jika kita merampas atau mengamÂbil bukan haknya tentu sangat berdosa. Kita pasti nggak mau memakan makanan dari uang haram. Ketika makan makanan haram tentunya apa yang kita perbuat akan selalu buruk.
Dalam hal budaya pun sama. Sangat tidak berbudaya ketika kita merampas hak orang lain. Kita akan dianggap manusia tak berbudaya ketika selalu melakuÂkan hal yang sangat keji dan dilarang agama seperti pungli atau korupsi. Pembangunan karakter pegawai penting seÂbagai bagian dari pembentukan pegawai berkinerja baik dan berperilaku jujur.
Anda siap memberantas pungli?Kita siap menjadi garda terdeÂpan untuk memberantas pungli, tentu saja dengan cara-cara yang baik. Dengan membangun sistem yang bagus dan dikomÂputerisasi, Insya Allah pungli-pungli itu bisa menjadi hilang. Inovasi aplikasi ini sudah lama diterapkan seperti pada pembuaÂtan anggaran atau e-Budgeting.
Selain itu, program apa saja yang berbasis online?Kami punya program e-SamÂsat. Jadi jika masyarakat bayar pajak bisa via ATM bank-bank yang bekerjasama dengan Pemprov. Dan program kami itu diapresiasi KPK, sehingÂga kami dapat penghargaan. Penghargaannya yaitu agar kami menyosialisasikan ke provinsi lain agar diterapkan.
Efeknya bagaimana?Efeknya sangat dahsyat. Dalam satu tahun Pemprov menghasilkan Rp1 triliun pendaÂpatan dari mekanisme tersebut. Selain itu, di kami ada program Samsat Gendong. Dalam arti dengan sistem jemput bola, bekÂerjasama dengan kepolisian dan Bank BJB. Itupun sangat efektif. Dan orang mau pungli juga sulit kalau mayoritas program pakai cara online.
Bagaimana dengan soal perÂizinan. Apakah harus pakai anggaran?Itu sesuai aturan. Ada juga. Tapi dengan nominal yang kecil, itu istilahnya retribusi. Semacam izin usaha jaring apung, longline, dan payang, paling besar cuma Rp 250.000 per tahun.
Dalam upaya pemberanÂtasan pungli apa sanksinya jika ada pegawai yang nekat melakukan pungli?Kita sedang penyusun Pergub. Dan nanti akan ditangani Inspektorat. Jadi nanti kalau mau lapor boleh langsung Inspektorat baik langsung atau via medsos atau SMS. WA juga bisa.
Soal sanksi, tentu akan disankÂsi tegas. Dan itu ada aturannya di Inspektorat. Yang jelas sanksi kami secara administratif. Kalau soal pidana itu, ada yang lebih berwenang.
Ya sanksi administratif itu bisa dipotong penghasilannya, bisa diturunkan jabatannya, bahkan bisa langsung dipecat.
Bagaimana komitmen yang dilakukan atasan dengan bawahan soal pemberantasan pungli ini?Jelas kami saling mengawasi. Kita semua harus saling meneÂgur. Antara bawahan dan atasan harus komunikatif. Jangan samÂpai malah kerjasama dalam melakukan kejahatan.
Langkah-langkahnya....Ya itu tadi, penerapan akhlak dan menumbuhkan moral yang baik. Dari dulu, untuk menumÂbuhkan perilaku yang baik, kami di Pemprov seminggu sekali mengadakan pengajian. Dengan sajian tausiah-tausiah konstruktif dan penyadaran diri. Fungsinya apa? Agar paham bahwa melakukan keburukan itu akan berdampak fatal dan merugikan kehidupan kita.
Ada imbauan ke masyarakat soal pungli?Kami meminta masyarakat agar proaktif melaporkan kepaÂda pemerintah apabila menemuÂkan tindakan pungli. Silakan laporkan kepada kami, tentu laporan itu harus lengkap, agar tindak lanjutnya menjadi lebih mudah untuk memberantas korupsi. ***
