Berita

Dahlan Iskan/Net

Hukum

Fahri Hamzah: Pak Dahlan Enggak Boleh Diam

JUMAT, 28 OKTOBER 2016 | 20:29 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah siap menjaminkan dirinya agar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak menahan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Dahlan dirasanya bukanlah orang yang berbahaya dan tidak berpotensi melarikan diri.

"Nah ini yang begini ini membuat hukum kelihatan tawar," sesal dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10).

Fahri menyatakan hukum di Indonesia kelihatan "tawar" karena dia melihat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum mengantongi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tapi sudah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap Dahlan Iskan.


Sementara di kasus lain, seperti kasus pembelian lahan untuk pembangunan RS Sumber Waras, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi audit BPK malah tidak diproses.

"Maka cocok kata Pak Dahlan, dia diincar oleh penguasa karena penguasa sedang melindungi satu kelompok, lalu supaya nampak bekerja, dia menghajar kelompok lain. Inilah jahatnya hukum kalau sudah mulai pandang bulu, bencanalah bangsa ini ke depan," lanjutnya.

"Ini sudah jelas ada intervensi kok, santai saja, terbuka saja ada apa sih, kok bisa kasus yang sudah belasan tahun umurnya baru dibuka."

Oleh karena itu, Fahri mengimbau Dahlan untuk melawan. Fahri juga berjanji akan mengkomparasikan kasus Dahlan Iskan dengan kasus Sumber Waras.

"Sebagai teman, Pak Dahlan juga enggak boleh diam, masa Mirna (kasus kematian Wayan Mirna Salihin) bisa berbulan-bulan sidangnya. Pak Dahlan buka, ada apa. Nanti kita komparasi sikapnya pada Sumber Waras, kenapa Sumber Waras dilindungi, kenapa Jawa Timur nggak, ini semua main kok, buka saja, bikin perbandingan," demikian Fahri. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya