Penahanan atas mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, ditanggapi beragam oleh publik dan para elite politik.
Sebagian mereka ada yang tidak percaya Dahlan berbuat korup seperti dituduhkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Salah satunya Wakil Presiden, Jusuf Kalla alias JK.
JK meyakini, Dahlan tidak punya niat untuk menyelewengkan uang negara.
"Saya tidak yakin Pak Dahlan punya niat seperti itu, tapi banyak hal di Indonesia memang selama ada masalah dihubung-hubungkan terus," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (28/10).
JK pun menyampaikan simpati kepada Dahlan yang diakuinya sebagai sahabat lama. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa perkenalan keduanya terjadi sebelum membangun media massa di Makassar.
"Saya menyampaikan simpati yang mendalam atas kejadian yang dialami Ustad Dahlan, beliau kawan lama di Jawa Pos," katanya, dikutip
JPNN.
Dahlan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Kejati Timur pada Kamis (27/10) sekitar pukul 17.30 WIB di rumah tahanan Medaeng, Surabaya, setelah diminta keterangannya sebagai saksi sejak pagi.
Dahlan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penjualan aset negara yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU). PT PWU adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di mana Dahlan pernah menjabat sebagai Direktur Utama.
"Saya sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa,’’ kata Dahlan kepada media saat akan meninggalkan gedung Kejati.
’’Biarlah sekali-sekali terjadi, seorang yang mengabdi dengan setulus hati, dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang tanpa digaji selama 10 tahun, tanpa menerima fasilitas apa pun, harus menjadi tersangka,’’ jelasnya.
Dahlan menyatakan, dirinya ditetapkan sebagai tersangka bukan karena memakan uang negara, bukan karena menerima sogokan, juga bukan karena menerima aliran dana. Tetapi, karena harus menandatangani dokumen yang sudah disiapkan anak buah.
Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, tidak mau menjelaskan detail alasan penetapan Dahlan sebagai tersangka. Dia hanya menyatakan sudah ada dua alat bukti untuk menjadikan Dahlan tersangka. Dahlan selaku direktur utama yang menandatangani dokumen lelang pelepasan aset di Kediri dan Tulungagung.
Sementara itu, penasihat hukum Dahlan Iskan, Pieter Talaway, menegaskan, penahanan oleh Kejati Jatim sangat berlebihan. Selama ini Dahlan selalu kooperatif. Penetapan tersangka atas Dahlan juga tidak beralasan.
Menurut Pieter, secara kebijakan, tidak ada masalah dalam restrukturisasi aset di PT PWU. Segala mekanisme sudah dilalui Dahlan selaku Dirut.
"Faktanya, ada surat persetujuan dari ketua DPRD yang dasarnya dari rapat di komisi C,†ujar Pieter.
Surat tersebut dikeluarkan pada 24 September 2002 dengan nomor 593/6083/040/2002. Dalam surat itu disebutkan, sesuai hasil rapat dengar pendapat antara komisi C dan PT PWU, diputuskan pelepasan aset diproses sesuai dengan UU PT. Juga berpedoman pada UU tersebut.
Jika dalam perjalanan restrukturisasi aset terjadi masalah, Pieter mengatakan, Dahlan tak bisa serta-merta dikaitkan. Apalagi, dia telah membentuk tim restrukturisasi serta memberikan kuasa kepada Wisnu Wardhana (WW). Saat itu WW menjabat kepala biro aset.
Ketika membentuk tim dan menunjuk WW, Dahlan menerapkan pakta integritas. Ia melarang siapa pun melakukan tindakan korupsi.
"Minta fee pun dilarang. Jangankan menerima sesuatu, sejak awal digaji di PT PWU saja tidak mau," imbuh Pieter.
[ald]
