Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin kembali menyampaikan sikapnya terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki T. Purnama (Ahok) dalam sebuah pertemuan di Kepulauan Seribu akhir September lalu.
Dia menegaskan apa yang diucapkan Ahok saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta aktif dalam pertemuan tersebut tidak dapat dipungkiri adalah penistaan agama, dalam hal ini Kitab Suci Al Qur'an.
Menurutnya, Ahok memberikan penilaian (judgment) terhadap pemahaman pihak lain dan dengan menggunakan kalimat pejoratif (dibodohi).
"Maka tidak perlu ada yang membela-bela bahwa ayat itu (QS Al Maidah 51) memiliki multi-tafsir," tegas Din dalam pesan singkat kepada
Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.
Guru Besar UIN Jakarta yang pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI Pusat ini menegaskan pernyataan Ahok tersebut adalah bentuk kekerasan verbal (
verbal violence).
Tapi karena Ahok sudah meminta maaf, dia menambahkan, maka perlu dimaafkan dengan syarat tidak mengulangi lagi. Din mengingatkan umat Islam tidak perlu membalas dengan kekerasan.
Namun, proses hukum harus tetap jalan.
"Karena itu perbuatan penistaan dan merupakan pelanggaran hukum yang berlaku, maka kita dorong dan serahkan kepada penegak hukum (Polri) untuk memproses dalam rangka penegakan keadilan dan kebenaran di negara yang berdasarkan hukum," ungkap Din.
Terkait unjuk rasa yang digelar umat Islam sebagai desakan penuntasan kasus tersebut, menurutnya adalah hal yang wajar dan absah di alam demokrasi selama tidak mengambil bentuk kekerasan atau anarkisme.
"Diimbau kepada umat Islam agar waspada dari upaya provokasi atau jebakan kepada anarkisme," tandasnya.
Sementara terkait sebuah tulisan dengan judul "Nasihat Pak Din Syamsuddin untuk Kita" yang beredar belakangan ini, bukan berasal dari dia. Tulisan tanpa nama penulis tersebut memuat pernyataan Din yang disebutkan disampaikan dalam sebuah pertemuan di rumahnya.
"Itu bukan dari saya," tegasnya.
[zul]
