Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, telah membaca surat terbuka Jaka Juliadi (10), pasien penderita tumor pembuluh darah, untuk Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Anfasa Moeloek.
Pimpinan Komisi DPR yang membidangi masalah kesehatan ini ikut prihatin dan sedih atas penyakit yang diderita bocah asal Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, yang saat ini terbaring lemah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
"Berita ini langsung saya
forward-kan ke pejabat di Kemenkes dan BPJS Kesehatan," ujar Saleh dalam keterangannya Kamis malam (27/10). [Klik:
Surat Terbuka untuk Menteri Kesehatan dari Seorang Piatu Penderita Tumor Pembuluh Darah]
Legislator dari dapil Sumatera Utara II ini berharap Jaka segera ditangani oleh dokter ahli. Kedua, Jaka segera diberi kesembuhan dan bisa kembali melanjutkan pendidikannya.
"Saya juga akan meminta dengan hormat agar Jaka segera ditangani. Saya yakin, mereka (pejabat Kemenkes dan BPJS kesehatan) belum tahu tentang berita ini," sambung Saleh.
Menurutnya, apa yang dialami Jaka ini menunjukkan pelayanan jaminan kesehatan nasional masih jauh dari memuaskan. Apalagi, pengaduan-pengaduan sejenis ini masih sering diterima Wakil Rakyat. Karena itu dia menegaskan, harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah. Sebab, dua program utama pemerintah dalam bidang sosial yaitu pendidikan dan kesehatan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
"Anggaran untuk kesehatan ini tidak sedikit. Kemarin, DPR dan pemerintah sudah menyepakati alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 104 Triliun. Nilai ini sama dengan 5 persen dari total APBN 2017 yang mencapai 2080,5 Triliun. Dengan anggaran sebesar itu, semestinya fasilitas dan pelayanan kesehatan kita sudah bagus," katanya mengingatkan.
Selain Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan juga diminta semakin memperbaiki kualitas pelayanan. Jangan sampai ada kesan, politikus Partai Amanat Nasional berujar, pasien pemegang kartu BPJS diposisikan sebagai anak tiri. Keadaan seperti ini bisa merugikan BPJS sendiri. Sebab, secara tidak langsung bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada BPJS.
"Kalau masyarakat tidak percaya, bagaimana kita mengajak mereka untuk menjadi peserta mandiri? Sejauh ini, secara faktual, masyarakat masih lebih percaya pada asuransi kesehatan yang dikelola oleh pihak swasta. Karena itu, perbaikan kualitas pelayanan BPJS adalah suatu keharusan," tandas Saleh.
Saleh menambahkan, Dirjen Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo sudah berjanji akan menindaklanjuti penanganan atas Jaka.
"Tks (terima kasih) Pak. Akan kami tindak lanjuti," tulis Bambang dalam pesan singkatnya kepada Saleh.
[zul]
