Disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi penÂgadaan e-KTP oleh bekas Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin, eks Menteri Keuangan yang kini menjadi bos Bank Indonesia, Agus Martowardojo memilih bungkam. Ia lebih banyak berkomentar terkait kondisi ekonomi pasca disetujuinya postur RABPN 2017 oleh Badan Anggaran DPR, untuk dibawa ke Paripurna.
Seperti diberitakan, Agus dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi atas tersangÂka Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik).
Pemeriksaan terhadap Agus dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan. Agus ditudÂing oleh Nazar sebagai orang yang menggelontorkan anggaran proyek e-KTP.
Tapi, Agus memilih mangkir dari panggilan penyidik KPK yang harusnya dijadwalkan kemarin. Sebelumnya, pada 18 Oktober 2016, dia juga tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Berikut penuturan selengÂkapnya;
Anda disebut-sebut Nazaruddin yang menyetujui proyek e-KTP. Benar begitu?Oh ya, saya nggak ada komenÂtar ya. Nggak ada komentar.
Lalu, kenapa anda tidak memenuhi panggilan penyidik KPK?Saya nggak komentar ya...
Kalau soal angka pertumbuÂhan ekonomi disepakati cuma 5,1 persen. Itu kan artinya makin turun dari tahun ke tahun. Ini bagaimana anda melihatnya?Kondisi ekonomi dunia memÂbuat terjadi penyesuaian dan pada saat itu memang belum ada angka terakhir revisi dari ekonomi dunia. Ketika revisi revisi ekonomi dunia diturunkan menjadi 3,1 persen, dapat dipaÂhami bahwa di Indonesia pun
recovery-nya masih ada makan waktu sehingga diturunkan menÂjadi 5,1 persen.
Tapi saya melihat itu sebagai suatu kesepakatan yang cuÂkup konservatif, kita harapkan bahwa di tahun 2017 nanti kondisinya bisa dicapai lebih baik dari itu.
UMP tahun depan naik 8,25 persen, kira-kira bisa memÂpengaruhi tingkat konsumsi nggak tuh?Kalau yang kita lihat sekaÂrang, sebetulnya kan konsumsi swasta kan sebetulnya sudah mulai membaik. Tantangan utama kita adalah di investasi swasta. Kalau investasi swasta ini bisa cepat bangkit, ini bisa cepat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menyikapi kondisi itu, apa langkah BI (Bank Indonesia)?Bank Indonesia di rapat deÂwan Gubernur bulan Oktober juga menyesuaikan
seven-day reverse repo rate itu antara lain karena kita melihat fundamental ekonomi kita semakin membaik, dilihat dari inflasi, stabilitas nilai tukar, transaksi berjalan di tahun 2016 ini di bawah lima persen, tetapi juga untuk bisa membantu pertumbuhan ekonomi yang kita lihat masih belum seperti haraÂpan di tahun 2016.
Lalu di tahun depan?Tahun 2017, kita juga mengiÂkuti adanya mulai perbaikan dari komoditas. Kalau kita lihat year to date itu ada cukup banyak komoditi yang pertumbuhan harganya sudah di atas 20 persen dibandingkan tahun lalu. Jadi
year to date ya. Kita harapkan ini merupakan suatu kondisi yang positif bagi ekonomi kita di tahun 2017.
Yang perlu diwaspadai di tahun 2017 mendatang apa?Yang perlu kita waspadai di taÂhun depan ini, yang utama adalah di tahun 2016 akan ada kenaikan
Fed Fund Rate. Di tahun 2017 nanti akan ada lagi kenaikan
Fed Fun Rate. Jadi ini sesuatu yang perlu kita waspadai.
Cuma itu saja?Yang lain, yang perlu kita waspadai adalah kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi dunia ini kan masih ditandai oleh pertumÂbuhan ekonomi dunia, ini kan masih ditandai dengan adanya ketidaksinkronan, ada negara seperti Amerika yang tumbuh ekonominya dikoreksi turun. Ada Eropa dan India yang dikoÂreksi naik. Jadi tentu yang perlu kita waspadai dari pertumbuhan ekonomi 2017 di dunia masih tetap buruk. Karena perdaganÂgan dunia turun drastis. Hal-hal ini perlu kita waspadai.
Oya, kajian anda inflasi di tahun depan akan berada di angka berapa?Tingkat inflasi tahun depan, Bank Indonesia mendengar keputusannya adalah empat persen. Kita menyimak juga bahwa di tahun 2017 akan ada penyesuaian harga tarif listrik untuk yang 900 dan 450 VA. Nah ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa membuat tekanan kepada inflasi. Bank Indonesia masih meyakini inflasi akan ada di kisaran empat plus minus satu persen. ***
