Berpotensi Politik Uang, PKB Minta Program Basmi Tikus Distop

DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan pematangan kebijakan pembelian hama tikus di saat masa kampanye Pilkada DKI 2017.

Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta Heriandi Lim mengatakan, kebijakan menukar tikus dengan uang berpotensi menjadi praktik politik uang (money politic).

"Dan penyelewengan anggaran pemerintah di saat gubernur dan wakil gubernur cuti," ujarnya kepada redaksi, Selasa (25/10).

Menurut Heriandi, Pemprov DKI juga belum bisa melakukan verifikasi asal tikus yang diterima apakah dari Jakarta atau didatangkan dari luar kota. Hal ini justru akan membuat pemborosan anggaran dengan sia-sia.

"Jika tujuan dari pemerintah untuk memberantas hama tikus di ibu kota, silakan melakukan upaya-upaya profesional teknik keilmuan pemberantasan hama tikus," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan Gerakan Basmi Tikus (GBT) segera dilaksanakan. Program basmi tikus berhadiah Rp 20 ribu per ekor tikus hasil tangkapan warga. Hadiah perburuan berasal dari anggaran pembasmian hama dengan total Rp 80 juta.

Rapat teknis program basmi tikus akan digelar bersama sejumlah dinas terkait diantaranya Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan. Pemegang kendali pelaksanaan program berada di tingkat kelurahan. [wah]