Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas merangkum dua tahun kerja nyata Jokowi-JK sebagai percepatan pembangunan infrastruktur.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan, strategi pembangunan infrastruktur nasional diarahkan untuk membangun empat dimensi secara menyeluruh, yakni pembangunan manusia, sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan, serta pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
"Infrastruktur yang dibangun harus tepat guna sehingga masyarakat Indonesia bisa merasakan langsung hasil kerja nyata yang diupayakan pemerintah,†kata Bambang seperti dirilis Kantor Staf Kepresidenan, Selasa (25/10).
Kebutuhan pendanaan infrastruktur periode 2015-2019 diperkirakan senilai Rp 4.796,2 triliun. Kebutuhan dana tersebut terdiri dari kebutuhan belanja kementerian/lembaga dan transfer daerah (APBN dan APBD) mencapai Rp 1.978,6 triliun (41,3 persen), juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 1.066,2 triliun (22,2 persen), dan partisipasi swasta senilai Rp 1.751,5 triliun (36,5 persen).
Anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada 2015, infrastruktur mendapat alokasi sebesar Rp 290,3 triliun. Di 2016, nominal tersebut meningkat hingga menyentuh angka Rp 313,5 triliun.
Sementara di 2017, anggaran infrastruktur dipatok pada angka Rp 346,6 triliun. Hingga 2019 mendatang, total anggaran infrastruktur diperkirakan sekitar Rp 1.500 triliun, angka tersebut masih berada di bawah prakiraan kebutuhan dana dari APBN dan APBD, yakni 1.978,6 triliun rupiah.
Maka, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, peran sumber pembiayaan swasta dinilai cukup signifikan.
Perlu keterlibatan swasta yang lebih besar dalam investasi pembangunan infrastruktur di tanah air,†tegas Menteri Bambang.
Dalam rangka mendorong peran swasta, salah satu skema yang penting adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam perkembangannya, capaian financial close KPBU periode 2015-2016 mencapai 63,86 triliun.
Selain skema KPBU, alternatif pembiayaan yang terus didorong oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Menteri Bambang telah bergerak cepat untuk memetakan potensi sumber-sumber pembiayaan yang dapat digali. Terkait hal tersebut, capaian 2015-2016 mencakup dampak langsung pembiayaan ekuitas oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Taspen, dan BPJS Kesehatan sebanyak 14 ruas tol sepanjang kurang lebih 700 km.
Bila ini semua berjalan sesuai yang direncanakan, maka kami berharap tol Trans Jawa dapat diselesaikan pada akhir 2018,†tutup Bambang.
[wid]
