Pengawasan daerah perÂbatasan perlu terus ditingkatkan. Bukan hanya 'jalan tikus' peredaran narkoba dan jaringan terorisme, tapi pengacau pilkada bisa menyusuplewat daerah perbatasan.
Demikian kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Diketahui, daerah perbatasan merupakan daerah rawan untukmasuknya jaringan teroris, narkoba dan penjualan senjata ilegalantarlistas negara, khususnya negÂara-negara tetangga Indonesia.
Kekhawatiran juga muncul menjelang Pilkada serentak 2017 nanti. Salah satunya, masuknya penyusup dari luar yang ingin mengacaukan jalannya pesta demokrasi lima tahunan ini. Tjahjo berharap, semua pihak mengawasi masalah ini. "Ini harus diantisipasi," papar bekas Sekjen PDI Perjuangan ini.
Selain itu, lanjut Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memprioritaskan perekaman dan percetakan KTP Elektronik (e-KTP) untuk warga di kawasan perbatasan, terutama daerah yang akan menggelar pilkada. Sebab, kepemilikan e-KTP menjadi salah satu syarat utama calon pemilih.
"Minimal 101 daerah yang pilkada Februari (2017) kami optimalkan. Target keseluruhan masih optimistis bahwa penceÂtakan e-KTP secara nasional akan rampung pada pertengahan 2017," ucap Tjahjo.
Diungkapka mantan anggota Komisi I DPR ini, untuk masyarakat tinggal di daerah peloÂsok harus didatangi petugas agar data warga bisa terekam. Dengan begitu, hak warga memperoleh hak pilih pun tidak hilang hanya karena tidak bersikap proaktif dalam perekaman data.
"Saya meminta jajaran Dukcapil agar semaksimal mungkin membuat warga yang berada di 101 kabupaten/kota mau datang untuk merekam datanya," ujarnya.
Ditambahkan, selain perekaman dan percetakan KTP Elektronik, pemerintah juga merespon tuntutan dan qkebuÂtuhan warga di kawasan perÂbatasan yang semakin kompreÂhensif. Pemerintah berkomitmen bekerjamencari terobosan dan percepatan demi merubah wajah perbatasan jadi lebih baik.
"Ini tidak bisa dilaksanakan secara parsial atau sektoral, harus melibatkan seluruh unsur negara ini secara terpadu, baik itu pusat maupun daerah," ucap Tjahjo.
Beberapa waktu belakangan ini Tjahjo begitu mencurahkan perhatian dalam memantau proÂgres pengembangan kawasan perbatasan negara yang dkoordiÂnasikan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan).
Tercatat pada 23 hingga 25 Agustus 2016, Tjahjo bersama Menko Polhukam Wiranto menghadiri acara Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2016 di Provinsi NTT yang dilanjutkan Kunjungan Kerja di Entikong pada tanggal 16 Oktober 2016.
"Saya berharap, pembangunan ini dapat meningkatkan perekoÂnomian masyarakat di kawasan perbatasan," ujar Tjahjo.
Sebagai informasi, Gerbangdutas merupakan agenda tahunan BNPP untuk mencanangkan pembangunan terpadu di suatu lokasi kawasan perbatasan. Tahun 2016 dilaksanakan di Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi NTT.
Turut menghadiri, Menko Polhukam, Menteri Perdagangan, perwakilan Kemen-PUPR, Kemenhub dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.
Gerbangdutas 2016 diisi denÂgan peletakan batu pertama Pembangunan Pasar Rakyat Lipa, Kalabahi serta Penandatanganan Prasasti Pembangunan Jaringan Telekomunikasi. Masyarakat menyambut baik pelaksanaanÂnya, hal ini terbukti dengan diÂnobatkannya Wiranto dan Tjahjo Kumolo sebagai Orang tua Alor oleh Tetua Adat setempat.
Kunjungi EntikongTjahjo Kumolo juga melakuÂkan kunjungan kerja ke Entikong, Kabupaten Sangau Provinsi Kalimantan Barat, pada 16 Oktober 2016. Dia meninjau progres pembanguna fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong. Didampingi Menkominfo, Dirjen Cipta Karya, Kemen-PUPR, Gubernur Kalbar, Bupati Sanggau, Kepala BNPP juga melihat langsung kemajuan beberapa proyek strategis kawasan perbatasan yaitu Jalan Akses ke PLBN Terpadu Entikong, Jalan Paralel Perbatasan dan lokasi rencana pembangunan
Dry Port. "Percepatan pembangunan PLBN Terpadu Entikong dan 6 PLBN lainnya merupakan prioritas utama pemerintahan saat ini, hal ini sesuai dengan amanah Instruksi Presiden No.6 tahun 2015," ujar Tjahjo.
Dalam dialognya dengan petuÂgas PLBN dan tokoh masyarakat, Tjahjo berharap pembangunan dapat berjalan tepat waktu sehÂingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya dan kaÂwasan perbatasan dapat memiliÂki daya saing yang tinggi seperti kawasan lainnya.
Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, yang juga Plt Sekretaris BNPP, Hadi Prabowo mengatakan, pembangunan-pembangunan di kawasan perbatasan adalah komitmen serius pemerintah dalam merubah wajahperbatasan.
"Ke depannya kita ingin, PLBN Terpadu dapat menjadi epicentrum atau pusat pembangunan kawasan perbatasan", ujar Hadi. ***
