Tempo.Co Jakarta memberitakan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta calon gubernur untuk tidak bicara kasar dan memancing isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).
Ini diungkapkan Kalla terkait dengan kasus dugaan penghinaan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Wapres JK mengibaratkan kasus Ahok dengan calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut dia, dalam survei atau polling, pemilih Trump menurun karena sosok Trump suka menuduh kiri-kanan.
"Jadi ya, mulutmu harimaumu, itu saja masalahnya, masalah Jakarta itu," kata Kalla.
Menurut Kalla, dalam demokrasi, orang bebas memilih sesuai apa yang disuka, termasuk alasan primordial soal kesamaan agama. Jika ada orang menyarankan memilih figur tertentu dengan alasan tersebut ke kalangan internal, hal tersebut boleh-boleh saja.
"Kalau di kalangan sendiri silakan saja berdiskusi, bahwa suka si A, si B, silakan saja," kata Kalla.
Kecenderungan orang memilih figur pemimpin dengan kesamaan agama atau faktor lain, kata Kalla, adalah hal yang terjadi di semua negara. Hal tersebut juga terjadi di Amerika, sehingga butuh 240 tahun sejak Amerika merdeka, orang hitam baru bisa jadi presiden. Juga, butuh 175 tahun sejak merdeka, orang Katolik di Amerika bisa jadi presiden. Karena itulah, kata Kalla, upaya menjaga keharmonisan harus dijaga kedua pihak, baik mayoritas maupun minoritas.
"Toleransi itu harus kedua belah pihak, toleransi yang mayoritas, tapi yang minoritas juga harus toleran, jangan satu pihak, dua-duanya harus toleran. Itu harus dipahami begitu supaya kehidupan beragama yang harmonis terjadi," kata Kalla.
Insya Allah, nasehat Wapres Jusuf Kalla tidak dipolitisir dan dipelintir sebagai upaya memanaskan suasana yang sudah menyejuk. Sebagai negawarawan senior sudah cukup makan asam, garam, cuka politik jelas JK mengharapkan suasana damai tetap hadir di Tanah Air.
Insya Allah, Ahok dan para pendukungnya tidak akan menghujat Wapres Jusuf Kalla seperti yang telah mereka lakukan terhadap saya ketika saya memohon agar Ahok jangan melontarkan kata-kata kasar dan kotor agar tidak melukai perasaan masyarakat Indonesia yang ramah, sopan dan santun.
Nasehat JK dan permohonan JS tentang Ahok jangan bicara kasar pada hakikatnya merupakan ungkapan simpati terhadap Ahok maka jangan disalah-tafsirkan oleh Ahok dan para pendukungnya. Secara psikososiopolitis, dengan tidak bicara kasar, kemungkinan para calon kepala daerah memperoleh suara rakyat dalam pilkada jelas makin besar ketimbang dengan bicara kasar . Terutama kalimat yang diucapkan JK "Toleransi itu harus kedua belah pihak, toleransi yang mayoritas, tapi yang minoritas juga harus toleran, jangan satu pihak, dua-duanya harus toleran. Itu harus dipahami begitu supaya kehidupan beragama yang harmonis terjadi," merupakan sebuah nasehat yang sangat indah.
Almarhum Presiden Gus Dur juga sempat berpesan kepada saya sebagai insan minoritas etnis dan agama agar jangan bersikap umpak-umpakan terkebur mentang-mentang dilindungi UU anti diskriminasi. Sebagai
de facto minoritas etnis dan agama, adalah hukumnya wajib bagi saya untuk senantiasa berupaya mengerti, menghormati dan menghargai mayoritas.
Tepat sekali yang diungkapkan JK bahwa toleransi harus dari kedua belah pihak. Ibarat bertepuk harus dengan kedua belah tangan, maka yang mayoritas toleran belum cukup , sebab harus dilengkapi dengan minoritas yang juga toleran. toleransi dapat terwujud dengan sikap dan perilaku saling mengerti, menghormati dan menghargai.
Mustahil mayoritas bisa mengerti, menghormati dan menghargai minoritas apabila minoritas tidak bisa mengerti, menghormati dan menghargai mayoritas. Dengan saling mengerti, menghormati dan menghargai maka kerukunan antar umat beragama dan antar ras, etnis dan suku di Indonesia akan mantap hadir dalam derap langkah perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita terluhur masyarakat adil dan makmur. Merdeka! [***]
Penulis adalah pembelajar toleransi
