Kemacetan di kota Jakarta saat ini sudah sampai pada tingkat 'gawat darurat'. Kemacetan sudah membunuh aktivitas dan kreativitas masyarakat. Bahkan, Study on Integrated Transportation Master Plan Phase II yang merupakan study gabungan Bappenas dan JICA mengungkapkan, kemacetan menimbulkan kerugian sebesar Rp 75 triliun per tahun.
Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, menjelaskan kerugian itu akibat pemborosan penggunaan bahan bakar dan kerusakan kendaraan akibat terjebak kemacetan. Ditambah lagi kerugian kesehatan dan lingkungan akibat polusi udara yang tinggi.
Sayangnya, Pemprov DKI kurang cepat merespon permasalahan lalu lintas.
"Seharusnya Gubernur membuat kebijakan yang revolusioner seperti moratorium penjualan kendaraan baru di Jakarta untuk waktu tertentu. Disertai upaya melakukan rekayasa lalu lintas untuk mempercepat waktu tempuh, dengan cara memberlakukan sistim satu arah," ujar Edison (Senin, 24/10).
ITW menilai, Pemprov DKI lebih memprioritaskan upaya-upaya yang beraroma proyek seperti pembangunan sembilan jembatan underpass dan flyover. Kemudian kebijakan yang berorientasi bisnis seperti ERP yang pada kenyataannya tidak berdampak signifikan untuk mengurai kemacetan.
Sejatinya, kata Edison,dalam kondisi lalu lintas yang sudah "gawat darurat" Gubernur sebaiknya membuat kebijakan yang langsung berdampak untuk mengurai kemacetan. "Moratorium penjualan kendaraan baru dan memperketat persyaratan untuk memiliki kendaraan serta melakukan rekayasa lalu lintas adalah upaya efektif untuk mengurai kemacetan," tegas Edison.
Kemudian, Pemprov DKI juga lalai untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat. Padahal,permasalahan lalu lintas cenderung akibat rendahnya kesadaran tertib lalu lintas masyarakat. Seharusnya Kamseltibcar lalu lintas sudah menjadi kebutuhan, sehingga wajib diwujudkan.
Karena itu ITW mengajak seluruh masyarakat Ibukota Jakarta memilih Gubernur yang memiliki kepedulian dan pemahaman serta kompentensi untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. Sebab lalu adalah urat nadi kehidupan dan cermin budaya serta potret modrenitas sebuah bangsa.
"ITW mengajak seluruh warga Jakarta agar memilih Gubernur yang siap menandatangani pernyataan mampu mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas di Jakarta. Sehingga Jakarta tidak lagi menjadi kota termacet di Asia Tenggara dan masuk 10 kota termacet di dunia," tandasnya.
[zul]
