Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Himpuh), salah satu asosiasi dengan jumlah anggota terbesar para pelaku penyelenggara umroh dan haji, mengimbau Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki sistem kuota haji dan memberi payung hukum yang jelas dalam penggunaan kuota. Imbauan ini bertujuan agar pemakaian kuota lebih optimal dan tidak ada sisa diantara ironi antrean haji yang lama.
Demikian disampaikan Ketua Umum Himpuh, Baluki Ahmad, dalam keterangan persnya, (Kamis, 20/10). Menurut Baluki, optimalisasi penggunaan kuota haji dapat dilakukan dalam beberapa bentuk.
Pertama, kuota dari undangan Raja, keluarga Raja, perorangan dan Lembaga dari kerajaan Saudi Arabia. Kedua, kuota haji dari sisa kuota negara sahabat dan tetangga dekat Indonesia yang tidak terpakai. Ketiga, kuota haji Indonesia sendiri dapat dioptimalkan dengan sistem batal ganti yang pernah diterapkan sebelumnya, tentunya dengan perbaikan sistem.
"Pengaturan, sistem pengelolaan dan optimalisasi kuota ini sebaiknya diberikan payung hukum yang jelas berupa Undang Undang yang sedang dibahas bersama Pemerintah dan DPR," ujar Baluki.
Ditambahkan Baluki, dalam hal optimalisasi kuota ini, termasuk dalam pembahasan BLU Haji, Himpuh memposisikan diri di tengah dan sebagai Partner yang sinergis diantara DPR dan kementrian Agama/Pemerintah. Dimana Himpuh dapat memberikan input dan saran yang mewakili kepentingan masyarakat dan pelaku usaha terkait haji dan umroh.
Baluki menegaskan, sistem pengelolaan kuota haji yang lebih baik disertai payung hukum berupa UU yang jelas, sangat diperlukan untuk mengatur distribusi kuota haji antar daerah yang lebih baik dimasa yang akan datang.
"Sekarang ini daftar tunggu haji di beberapa daerah cukup lama, bahkan ada yang mencapai 42 tahun di salah satu daerah di Sulawesi selatan. Sangat dihargai semua pihak, upaya maksimal menambah kuota haji dari Kementrian Agama dan termasuk upaya khusus dari Presiden Joko Widodo," ucapnya.
Antara lain dengan melakukan lobby ke Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Akan sangat ironis bila terjadi sisa kuota haji yang tidak terpakai disatu pihak, sementara daftar tunggu kuota haji masih sangat banyak. Sehingga sistem pengelolaan kuota haji yang lebih baik disertai payung hukum UU yang jelas mutlak sangat diperlukan.
Terkait dengan masa tunggu kuota Haji khusus di Travel yang mencapai 6 tahun lebih, Himpuh juga memohon kepada Pemerintah untuk memberikan perpanjangan izin usaha, yang semula 3 tahun, menjadi minimal 6 tahun atau lebih, kepada Travel penyelenggara haji khusus.
Hal ini merupakan konsekuensi dari masa tunggu kuota haji yang relatif lama dan merupakan jaminan kepastian usaha bagi PIHK sebagai penyelenggara haji khusus. Serta kepastian pelayanan kepada calon jamaah haji yang menunggu kuota haji tersebut. Himpuh juga berharap agar Pemerintah jmemangkas dan mempermudah proses birokrasi perpanjangan usaha ini.
Mubes MakasarHimpuh tengah bersiap menggelar Musyawarah Besar ke 3 yang akan diadakan di Makasar, 22- 24 Oktober 2016. Mubes ini akan memilih ketua umum Himpuh periode 4 tahun kedepan.
Selain itu, Mubes ini juga akan membahas Program besar himpuh dalam menyongsong era E-Commerce dalam haji, umroh dan halal tour.
Bersamaan dengan Mubes, diadakan pula Himpuh Travel Mart ke 6 di Makasar. Travel Mart ini menjadi ajang pameran Travel umroh, haji dan halal tour yang menarik untuk dikunjungi masyarakat di Makasar.
"Pameran ini bermanfaat agar masyarakat dapat teredukasi dari memilih travel yang tidak tepat yang berbasis skema fonzi, skema piramida dan MLM. Perlu diketahui, di tahun lalu 2015 ada sekitar 11.000 jamaah umroh yang gagal berangkat," ujar Muharom, Sekjen Himpuh.
Menurut Muharom, calon jamaah umroh perlu mengetahui hak konsumen, standar pelayanan minimum dari travel dan perlunya asuransi umroh. "Supaya baik jamaah maupun travel umroh dapat terhindar dari resiko biaya karena sakit atau kerugian lainnya," katanya.
[zul]
