. Hari ini, Kamis, 20 Oktober 2016, usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap dua tahun. Meski sudah 24 bulan memimpin negara ini, Jokowi-JK dinilai tidak punya prestasi menonjol yang bisa dibanggakan.
"Bahkan Jokowi-JK cenderung abai terhadap apa yang pernah dijanjikan pada saat Pilpres 2014 yang lalu," kata mantan Ketua PB HMI sekaligus mantan Wakil sekertaris Jenderal DPP KNPI, Bahtra Banong kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/10).
Dari perspektif hukum misalnya. Menurut dia hukum di era Jokowi-JK masih kacau-balau. Dimana kira-kira setahun yang lalu, pemerintah seakan tidak punya sikap tegas dalam menyelesaikan konflik KPK-Polri. Dimana konflik itu berujung pada ditersangkakanya beberapa personil pimpinan KPK. Itu ditengarai sebagai langkah pelemahan dan pelumpuhan lembaga anti rasuah tersebut.
Upaya pelemahan dan pelumpuhan kinerja KPK itu menurutnya berimbas pada makin tumpulnya KPK dalam pemberantasan korupsi. Dimana KPK terlihat tebang pilih dan tak terarah.
"Bagaimana tidak, kasus-kasus besar dibiarkan begitu saja seperti kasus Sumber Waras, Reklamasi Jakarta, dan Century yang sampai saat ini tak ada ujungnya, atau bahkan BLBI yang tak tersentuh sama sekali yang ditengarai merugikan keuangan negara mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah," sesalnya.
KPK saat ini, lanjut Bahtra Banong, seakan terfokus kepada kasus kecil. Sebut saja beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan atas penangkapan Ketua DPD Irman Gusman, hanya gara-gara uang Rp.100 juta. Sehingga ada kesan bahwa KPK ditengarai menjadi alat politik.
"Bukan hanya soal itu Pemerintah seakan terfokus kepada hal hal kecil ketimbang menyelesaikan kasus kasus korupsi kelas kakap. Bagaimana tidak Pemerintah jokowi lebih sibuk ngurusin pungli ketimbang menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang besar, sehingga mempertajam anggapan bahwa penegakan hukum di era Jokowi-JK hanya tajam ke bawah tetapi makin tumpul ke atas," jelasnya.
Kemudian dari segi ekonomi. Menurut Bahtra Banong, pertumbuhan ekonomi bukan saja stagnan, tapi justru mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 ekonomi tumbuh 5,02 persen dan pada saat 2015 ekonomi turun sekitar 4,8 persen dan pada tahun 2016 hanya berkisar 5,04 persen. Ditambah lagi pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan berdasarkan hasil rapat dengan DPR hanya mampu menargetkan sekitar 5,1 persen dimasa yang akan datang.
"Beban hutang luar negeri per akhir Juli 2016, utang luar negeri mencapai 324,2 milliar dolar AS yang artinya naik 6,4 persen dari tahun ke tahun, ada pula yang menyebutkan bahwa jumlah utang luar negeri sangat fantastis dimana pada tahun 2016 ini mencapai kisaran Rp. 3,263.52 triliun, pada tahun 2015 lalu mencapai angka Rp. 3.098.64 triliun yang artinya melonjak begituh jauh," lanjutnya.
Bahkan, tambah Bahtra Banong, para pakar menyebut bahwa era pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan hutang, sebab setahun memerintah saja jumlah utang negara sama dengan jumlah hutang selama 32 tahun Soeharto memimpin. Padahal janji kampanye Jokowi-JK 2014 silam, mereka telah berjanji untuk tidak belanja yang berlebihan.
"Ketika itu Jokowi mengatakan bahwa uang yang ada saja yang dibelanjakan tak perlu berlebihan, dan pada saat terpilih Jokowi kembali mengatakan bahwa tak akan menambah utang, tetapi faktanya?" tanyanya.
Soal pengangguran, alih-alih berkurang, menurut dia pengangguran justru makin meningkat di rezim Jokowi-JK. Dimana kondisi itu menyebabkan ketimpangan makin menjadi-jadi. Dimana yang kaya makin kaya si miskin makin miskin, jumlah penduduk miskin mencapai 28,1 juta jiwa pada tahun 2016, sementara pengangguran berkisar 7,02 juta orang.
Terkhir, Bahtra Banong menyoroti soal kebijakan impor Jokowi-JK. Dimana hampir semua bahan pangan di impor. Mulai dari beras, jagung, kedelai, gula, daging dan sebagainya.
"Alih-alih berkurang yang ada impor makin bertambah bahkan impor beras mengalami peningkatan 5 kali lipat dengan jumlah impor sebelumnya, kemana semua janji jokowi yang konon katanya ingin menghentikan impor pangan?" tukasnya.
[rus]
