Presiden Jokowi terus menunjukkan cintanya ke Papua. Selama dua hari ini, di pulau paling timur itu, Jokowi meresmikan sejumlah pembangunan proyek pembangkit listrik, bandara, dan program satu harga BBM. Yang menarik, langka dan jadi bahan decakan kagum rakyat saat eks walikota Solo meninjau gardu Induk PLN di Waena, Sentani. Di sana, Jokowi memayungi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengapit dirinya.
Hujan yang mengguyur bumi Cendrawasih tak menyurutkan Jokowi meresmikan 6 proyek pembangunan pembangkit listrik. Didampingi sang istri, Ibu Iriana, Jokowi terlihat penuh keriangan. Begitu juga dengan para pejabatnya.
Usai peresmian, Jokowi berkeliling. Saat itu hujan tak begitu deras. Seorang ajudan muncul menyiapkan payung. Tapi rupanya Jokowi yang berjaket memilih memegang sendiri payung bermotif bendera merah putih tersebut.
Saat berkeliling itu, Jokowi ditempel Rini dan Lukas Enembe. Keduanya berjalan di samping Jokowi. Sesekali, Jokowi justru tampak seperti memayungi keduanya. Sambil memegang payung juga, Jokowi melayani pertanyaan wartawan yang ikut meninjau infrastruktur listrik.
Kata Jokowi, tak mudah membangun infrastruktur di Papua. Selain medan yang sulit, kadang berbenturan dengan wilayah hak ulayat. "Tadi Pak Gub selalu memberikan backup sehingga ini pembangunannya terutama transmisi bisa berjalan lancar," kata Jokowi sambil memegang payung.
Jokowi meminta agar proyek pembangunan infrastruktur listrik di Papua selesai tahun 2019.
Selain itu, Jokowi juga meresmikan program BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Program ini juga menarik, karena selama Papua berada di pangkuan NKRI, baru kali ini ada persamaan harga BBM dengan di luar Papua.
Kebijakan besar Jokowi ini disampaikan saat melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo.
Saat meresmikan kebijakan itu, Jokowi menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama. Contohnya harga BBM di Jawa Rp 6.450 per liter sementara di Papua bisa mencapai Rp 50-100 ribu ribu per liter.
Presiden menggarisbawahi, bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah saja, biasanya masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lainnya, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding wilayah lainnya. Presiden pun tak ingin membiarkan hal ini terus terjadi. "Di sini harga 60 ribu rupiah per liter atau seratus ribu rupiah per liter bertahun-tahun juga rakyat diam," kata Jokowi.
Untuk itulah pada beberapa waktu yang lalu, Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina untuk segera mewujudkan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan perekonomian Papua akan semakin tumbuh. "Karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang
'step by step', tahapan demi tahapan," terangnya.
Dalam hitungan Pertamina, mereka akan rugi sekitar Rp 800 miliar per tahun jika di Papua diterapkan harga yang sama dengan di wilayah Indonesia lain. Namun Presiden Jokowi menyebut:
"Ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp 800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Sarana infrastruktur transportasi yang belum memadai di daerah Papua memang memberikan tantangan tersendiri. Terlebih medan dan kondisi daerah setempat yang dikenal berat turut memperparah hal tersebut. Tak ayal, harga-harga komoditas dan juga BBM pun merangkak naik jauh dari harga normal. Karena kondisi itu, Pertamina telah menyiapkan dua buah pesawat pengangkut BBM untuk mempermudah distribusi BBM di Papua.
"Oleh sebab itu kita membeli Air Tractor (pesawat pengangkut BBM) ini. Kita sekarang baru punya dua, nantinya tambah lagi tiga menjadi lima. Untuk di Papua dan Kalimantan Utara," ungkapnya.
Pesawat pengangkut BBM yang dimaksud Presiden tersebut memiliki kapasitas sebesar empat ribu liter. Adapun pengoperasian pesawat tersebut ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikelola oleh anak usaha Pertamina, yakni PT. Pelita Air Service.
Menurut keterangan Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto, pengadaan pesawat tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan guna mendukung kebijakan satu harga BBM yang dicanangkan oleh Presiden. Selain pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina juga mengembangkan 9 lembaga penyalur baru atau APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). APMS tersebut disebar di 8 kabupaten, yakni 7 kabupaten di Provinsi Papua dan 1 kabupaten di Papua Barat yang sudah berjalan sejak Agustus hingga Oktober lalu. ***
