Selain tidak membawa manfaat, kehadiran Presiden Joko Widodo ke Papua juga bisa membuat daerah tersebut tekor. Karena Papua harus menganggarkan biaya kunjungan RI 1 tersebut.
"Salah satu problem atas kehadiran Presiden di Papua juga diduga lebih banyak menghabiskan APBD Papua yang mencapai miliaran rupiah. Jika makin banyak Presiden kunjungi makin banyak APBD Papua yang terkuras," ucap Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai, (Selasa, 18/10). [Klik: Komnas HAM: Kunjungan Jokowi Ke Papua Tak Bermanfaat, Justru Mendatangkan Masalah]
Dia menegaskan hal tersebut terkait kunjungan Presiden ke Papua, sejak kemarin hingga hari ini. Dia mencatat selama dua tahun menjabat Presiden, Jokowi sering sekali mengunjungi wilayah paling Timur tersebut. Namun, semua kunjungan tersebut terkesan tidak memberi manfaat.
"Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang Otonomi Khusus. Padahal justru dana Otsus tersebut juga diduga tersedot ke kegiatan kunjungan semacam ini," sambung tokoh asal Papua ini.
Menurutnya, hal ini berbeda dengan kunjungan Alm Abdurrahman Wahid semasa menjadi Presiden. Presiden III yang akrab Gus Dur itu hanya sekali mengunjungi Papua tapi terjadi perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan.
Dalam amatannya, salah satu kegagalan Jokowi memberi manfaat dalam kunjungan kerja ke Papua juga disebabkan karena tidak pernah memiliki grand design, dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif.
"Sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol. Saya kira pada masa yang akan datang rakyat harus mencari figur Presiden yang tepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kian rumit ini," tandasnya.
[zul]
