Berita

Natalius Pigai/Net

Nusantara

Komnas HAM: Kunjungan Jokowi Ke Papua Tak Bermanfaat, Justru Mendatangkan Masalah

SELASA, 18 OKTOBER 2016 | 11:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Papua, sejak kemarin hingga hari ini.

Komisioner Komnas HAM RI, yang juga tokoh asal Papua, Natalius Pigai, mencatat selama dua tahun menjabat Presiden, Jokowi sering sekali mengunjungi wilayah paling Timur tersebut. Namun, semua kunjungan tersebut terkesan tidak memberi manfaat.

"Dan hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua," tegas Pigai, (Selasa, 18/10). [Klik: Jokowi Resmikan 6 Infrastruktur Kelistrikan, Seskab Era SBY: Bagus, Lanjutkan]


Menurutnya, Presiden justru menjadi sumber masalah di Papua. Karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan (trust buding), juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan, selain itu adanya kesan permusuhan dengan pemimpin daerah juga memberi kontribusi dalam disharmoni Jakarta dan Papua.

Hal ini terkait dengan adanya peristiwa pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang di tangkap, dianiaya, disiksa dan dibunuh hanya dalam 2 tahun masa periode beliau. Hal ini menjadi bukti bahwa menciptakan tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata2.

Demikian pula ekskalasi berbagai soal juga meningkat di masa pemerintahan Jokowi, khususnya terhadap riak-riak dunia Internasional terhadap kondisi HAM di Papua, bukti nyata Jokowi tidak ketudakmampuannya.

"Kita juga menyaksikan program yang didengungkan oleh Presiden untuk bangun Pasar Mama Mama sampai sekarang tidak pernah ada yang tuntas, bahkan pimpinan Solpap Rojit meninggal secara misterius di Papua," tegasnya. [Klik: Di Papua, Jokowi Hanya Klaim Hasil Kerja Pemerintah Sebelumnya]

Kalau kunjungan kerja Presiden tersebut tidak substansial, sebagai putra Papua dan pembela hak asasi manusia, dia menolak Jokowi kembali mengunjungi Papua untuk tiga tahun tahun sisa masa jabatannya ini. "Karena kehadirannya lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya," tandasnya. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya