Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Papua, sejak kemarin hingga hari ini.
Komisioner Komnas HAM RI, yang juga tokoh asal Papua, Natalius Pigai, mencatat selama dua tahun menjabat Presiden, Jokowi sering sekali mengunjungi wilayah paling Timur tersebut. Namun, semua kunjungan tersebut terkesan tidak memberi manfaat.
"Dan hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua," tegas Pigai, (Selasa, 18/10). [Klik:
Jokowi Resmikan 6 Infrastruktur Kelistrikan, Seskab Era SBY: Bagus, Lanjutkan]
Menurutnya, Presiden justru menjadi sumber masalah di Papua. Karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan (
trust buding), juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan, selain itu adanya kesan permusuhan dengan pemimpin daerah juga memberi kontribusi dalam disharmoni Jakarta dan Papua.
Hal ini terkait dengan adanya peristiwa pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang di tangkap, dianiaya, disiksa dan dibunuh hanya dalam 2 tahun masa periode beliau. Hal ini menjadi bukti bahwa menciptakan tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata2.
Demikian pula ekskalasi berbagai soal juga meningkat di masa pemerintahan Jokowi, khususnya terhadap riak-riak dunia Internasional terhadap kondisi HAM di Papua, bukti nyata Jokowi tidak ketudakmampuannya.
"Kita juga menyaksikan program yang didengungkan oleh Presiden untuk bangun Pasar Mama Mama sampai sekarang tidak pernah ada yang tuntas, bahkan pimpinan Solpap Rojit meninggal secara misterius di Papua," tegasnya. [Klik:
Di Papua, Jokowi Hanya Klaim Hasil Kerja Pemerintah Sebelumnya]
Kalau kunjungan kerja Presiden tersebut tidak substansial, sebagai putra Papua dan pembela hak asasi manusia, dia menolak Jokowi kembali mengunjungi Papua untuk tiga tahun tahun sisa masa jabatannya ini. "Karena kehadirannya lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya," tandasnya.
[zul]
