. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat apresiasi dunia dan penghargaan dari banyak negara atas keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, bahkan banyak negara belajar demokrasi dari Indonesia. Namun, keberhasilan itu belum selaras dengan akuntabilitas KPU, baik dalam hal pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja.
Demikian disampaikan Ketua KPU RI Juri Ardiantoro saat membuka workshop Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU, di Hotel Harris Sumarecon Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/10). Workshop ini dihadiri perwakilan 34 KPU provinsi seluruh Indonesia.
Jelas Juri, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih WDP atau Wajar Dengan Pengecualian, kemudian akuntabilitas kinerja KPU masih dinilai CC oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Untuk itu, perlunya implementasi SPIP untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut.
"KPU tidak bisa dibandingkan dengan kementerian/lembaga lainnya, karena bebannya berbeda, KPU mempunyai 549 satuan kerja dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Namun hal ini harus menjadi pemicu kita untuk bekerja lebih baik untuk meningkatkan kinerja," ujar Juri.
Juri juga menegaskan pentingnya pembentukan satuan tugas (satgas) SPIP di lingkungan KPU untuk mewujudkan good government dan clean government. Selain keberhasilan pemilu, KPU juga harus berhasil akuntabilitasnya, yaitu mempertanggungjawabkan administratifnya.
Sementara itu, Inspektur Sekretariat Jenderal KPU RI Adiwijaya Bakti menekankan tujuan workshop ini untuk membangun kesadaran dan memberikan pengetahuan bagi anggota satgas SPIP. Hal ini juga untuk mengoptimalkan tugas satgas di wilayah kerja masing-masing.
Dalam workshop ini juga akan disimulasikan pelaksanaan SPIP seperti penilaian lingkungan pengendalian dan tata cara penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP.
[rus]
