Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Penyalahgunaan Kebebasan Mengungkap Pendapat

SENIN, 17 OKTOBER 2016 | 09:32 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

DUA di antara unsur utama di alam demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan mengungkap pendapat. Kedua kebebasan itu sayang setriliun sayang kerap disalah-tafsirkan lalu disalah-gunakan terutama melalui media sosial dengan dukungan teknologi informasi yang mampu menyebar-luaskan informasi seolah tanpa batasan bahkan mampu menyembunyikan identitas sang pemilik dan penyampai pendapat.   

Penyalah-tafsiran kebebasan berpendapat selama masih bersifat pribadi belum diungkapkan secara terbuka ke publik, pada dasarnya tidak terlalu berbahaya seperti penyalah-gunaan kebebasan mengungkap berpendapat yang sudah diungkap. Terdapat dua bahaya utama penyalahgunaan kebebasan  mengungkap berpendapat. Pertama adalah penafsiran kebebasan mengungkap pendapat yang menjadi kebebasan menghina. Jelas apa pun alasannya, kebebasan menghina tidak bisa dibenarkan!

Syukur alhamdullilah sudah ada mekanisme hukum demi menanggulangi  perilaku kebebasan menghina yaitu melalui pasal pencemaran nama baik. Yang tidak kalah parah adalah kebebasan mengungkap pendapat yang disalah-tafsirkan menjadi kebebasan mengungkap pendapat yang membenarkan keburukan.  


Contoh di masa lalu adalah bagaimana mayoritas masyarakat Jerman mengungkapkan kebebasan berpendapat mereka yang membenarkan kejahanaman rezim Nazi terhadap kaum Yahudi. Akibat dukungan pendapat mayoritas masyarakat Jerman maka pembantaian terhadap kaum Yahudi pada masa rezim Nazi bukan saja dibenarkan namun malah dianggap suatu tindaka politis yang hukumnya wajib dilakukan demi menjunjung tinggi harkat dan martarbat bangsa, negara dan rakyat Jerman!

Akibat kebebasan mengungkap pendapat yang membenarkan keburukan maka pembantaian terhadap jutaan etnis Yahudi di masa rezim Nazi bukan hanya dibiarkan namun dibenarkan bahkan dielu-elukan! Kondisi parah semacam itu makin parah setelah hadirnya teknologi informasi yang menghadirkan media-sosial di mana setiap insan dapat mengumumkan pendapat masing-masing secara luas dan terbuka ke masyarakat.

Sebaliknya ada pula kebebasan berpendapat yang ditafsirkan menjadi kebebasan mencemooh kebaikan. Contoh di masa kini adalah peristiwa para perempuan umat Katolik Katedral Jakarta membagi-bagikan makanan dan minuman kepada para pengunjuk-rasa akibat dugaan penistaan kitab suci Alquran pada siang hari 14 Oktober 2016 . Bagi saya peristiwa tersebut sangat mengharukan sebab merupakan pengejawantahan semangat kerukunan beragama yang disampaikan oleh para perempuan umat Katolik Katedral Jakarta secara tulus dan luhur menjadi bukan sekedar slogan namun benar-benar menjadi kenyataan nyata.

Para perempuan umat Katolik Katedral Jakarta telah menciptakan suatu mahakarya kemanusiaan luar biasa indah. Namun ternyata tidak semua pihak sependapat dengan saya. Melalui berbagai jenis media sosial, mereka yang tidak sependapat dengan saya menyalahgunakan hak mengungkap pendapat mereka demi mencemooh mahakarya kemanusiaan para Ibu umat Katolik Katedral Jakarta yang telah membagi-bagikan makanan dan minuman bagi para demonstran kasus dugaan penistaan kitab suci Alquran.  

Mohon dimaafkan bahwa di dalam naskah yang melalui RMOL diungkap ke masyarakat ini saya tidak berani mengutip cemooh di media sosial yang rawan ditafsirkan sebagai memecah-belah kerukunan umat beragama dan persatuan-kesatuan bangsa Indonesia. Saya hanya berani menegaskan bahwa penyalah-gunaan kebebasan mengungkap pendapat sebagai kebebasan mengungkap cemooh terhadap kebaikan sesama manusia jelas tidak indah.

Adalah lebih indah apabila kebebasan mengungkap pendapat dibenar-gunakan sebagai kebebasan mengungkap pendapat demi menghormati dan menghargai kebaikan sesama manusia. Terima kasih dan penghargaan layak kita berikan kepada para perempuan umat Katolik Katedral Jakarta.[***]

Penulis adalah budayawan


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya