Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Penyalahgunaan Kebebasan Mengungkap Pendapat

SENIN, 17 OKTOBER 2016 | 09:32 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

DUA di antara unsur utama di alam demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan mengungkap pendapat. Kedua kebebasan itu sayang setriliun sayang kerap disalah-tafsirkan lalu disalah-gunakan terutama melalui media sosial dengan dukungan teknologi informasi yang mampu menyebar-luaskan informasi seolah tanpa batasan bahkan mampu menyembunyikan identitas sang pemilik dan penyampai pendapat.   

Penyalah-tafsiran kebebasan berpendapat selama masih bersifat pribadi belum diungkapkan secara terbuka ke publik, pada dasarnya tidak terlalu berbahaya seperti penyalah-gunaan kebebasan mengungkap berpendapat yang sudah diungkap. Terdapat dua bahaya utama penyalahgunaan kebebasan  mengungkap berpendapat. Pertama adalah penafsiran kebebasan mengungkap pendapat yang menjadi kebebasan menghina. Jelas apa pun alasannya, kebebasan menghina tidak bisa dibenarkan!

Syukur alhamdullilah sudah ada mekanisme hukum demi menanggulangi  perilaku kebebasan menghina yaitu melalui pasal pencemaran nama baik. Yang tidak kalah parah adalah kebebasan mengungkap pendapat yang disalah-tafsirkan menjadi kebebasan mengungkap pendapat yang membenarkan keburukan.  


Contoh di masa lalu adalah bagaimana mayoritas masyarakat Jerman mengungkapkan kebebasan berpendapat mereka yang membenarkan kejahanaman rezim Nazi terhadap kaum Yahudi. Akibat dukungan pendapat mayoritas masyarakat Jerman maka pembantaian terhadap kaum Yahudi pada masa rezim Nazi bukan saja dibenarkan namun malah dianggap suatu tindaka politis yang hukumnya wajib dilakukan demi menjunjung tinggi harkat dan martarbat bangsa, negara dan rakyat Jerman!

Akibat kebebasan mengungkap pendapat yang membenarkan keburukan maka pembantaian terhadap jutaan etnis Yahudi di masa rezim Nazi bukan hanya dibiarkan namun dibenarkan bahkan dielu-elukan! Kondisi parah semacam itu makin parah setelah hadirnya teknologi informasi yang menghadirkan media-sosial di mana setiap insan dapat mengumumkan pendapat masing-masing secara luas dan terbuka ke masyarakat.

Sebaliknya ada pula kebebasan berpendapat yang ditafsirkan menjadi kebebasan mencemooh kebaikan. Contoh di masa kini adalah peristiwa para perempuan umat Katolik Katedral Jakarta membagi-bagikan makanan dan minuman kepada para pengunjuk-rasa akibat dugaan penistaan kitab suci Alquran pada siang hari 14 Oktober 2016 . Bagi saya peristiwa tersebut sangat mengharukan sebab merupakan pengejawantahan semangat kerukunan beragama yang disampaikan oleh para perempuan umat Katolik Katedral Jakarta secara tulus dan luhur menjadi bukan sekedar slogan namun benar-benar menjadi kenyataan nyata.

Para perempuan umat Katolik Katedral Jakarta telah menciptakan suatu mahakarya kemanusiaan luar biasa indah. Namun ternyata tidak semua pihak sependapat dengan saya. Melalui berbagai jenis media sosial, mereka yang tidak sependapat dengan saya menyalahgunakan hak mengungkap pendapat mereka demi mencemooh mahakarya kemanusiaan para Ibu umat Katolik Katedral Jakarta yang telah membagi-bagikan makanan dan minuman bagi para demonstran kasus dugaan penistaan kitab suci Alquran.  

Mohon dimaafkan bahwa di dalam naskah yang melalui RMOL diungkap ke masyarakat ini saya tidak berani mengutip cemooh di media sosial yang rawan ditafsirkan sebagai memecah-belah kerukunan umat beragama dan persatuan-kesatuan bangsa Indonesia. Saya hanya berani menegaskan bahwa penyalah-gunaan kebebasan mengungkap pendapat sebagai kebebasan mengungkap cemooh terhadap kebaikan sesama manusia jelas tidak indah.

Adalah lebih indah apabila kebebasan mengungkap pendapat dibenar-gunakan sebagai kebebasan mengungkap pendapat demi menghormati dan menghargai kebaikan sesama manusia. Terima kasih dan penghargaan layak kita berikan kepada para perempuan umat Katolik Katedral Jakarta.[***]

Penulis adalah budayawan


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya